Apkasindo Berharap Ingin Harga TBS Sawit Adil

Oleh : Hariyanto | Rabu, 08 Agustus 2018 - 16:30 WIB

Kebun Kelapa Sawit (Ist)
Kebun Kelapa Sawit (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengungkapkakan bahwa petani, terutama petani swadaya ingin harga Tandan Buah Segar (TBS) yang adil dibandingkan petani plasma yang menjadi mitra perusahaan.

"Anjloknya harga jual TBS perlu menjadi perhatian pemerintah. Karena petani swadaya menerima perlakuan tidak adil meskipun ada penetapan harga TBS sawit oleh pemerintah," kata Wasekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino dalam diskusi Forum Jurnalis Sawit, di Jakarta, Selasa (7/8/2018)

Rino menuturkan saat ini harga TBS di tingkat petani cenderung rendah khususnya yang diterima petani sawit swadaya, yang mana di daerah sentra sawit berkisar Rp800-Rp900 per kilogram.

Oleh karena itu, pihaknya meminta perhatian pemerintah supaya peningkatan harga TBS di tingkat petani swadaya dapat segera terwujud.

Ia menyebut, tim yang menetapkan harga TBS kerap tidak berpihak pada petani dan acapkali harga TBS dihargai lebih murah oleh pabrik karena, hasil panen petani dikumpulkan terlebih dahulu melalui pengepul.

Berdasarkan catatan Apkasindo di sejumlah sentra produsen sawit, seperti di Kalimantan, harga TBS petani swadaya yang tidak bermitra dengan perusahaan berada di kisaran Rp800 - Rp1.100 per kilogram (kg), sementara harga TBS di petani plasma yang bermitra dengan perusahaan lebih tinggi di kisaran Rp1.500 per kg.

"Yang terjadi di lapangan pembelian TBS di petani swadaya bisa lebih murah daripada petani plasma yang menjadi mitra perusahaan," ujar Rino.

Ketua Harian Apkasindo Amin Nugroho menegaskan perlakuan berbeda ini tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

Ia menyebutkan dalam peraturan tersebut harga petani mendapatkan perlakuan sama antara petani swadaya dan plasma.

Dengan harga TBS yang diterima petani swadaya sebesar Rp800 per kilogram, menurut dia, pendapatan petani semakin tertekan, karena, rata-rata biaya produksi petani bisa Rp600 per kilogram.

Persoalan lain yang dihadapi petani yakni kesulitan mendapatkan akses permodalan di perbankan, sebab meskipun pemerintah saat ini rajin membagikan sertifikat tanah, tapi masih banyak juga petani sawit yang belum dapat memperoleh sertifikat tanah.

Menurut Rino, banyak lahan petani yang dimasukkan menjadi kawasan hutan kendati usia kebun sudah puluhan tahun lamanya.

"Kami minta pemerintah memberikan solusi untuk penyelesaian masalah sertifikat ini," imbuhnya.

Tanpa adanya sertifikat, maka petani tidak akan bisa ikut program replanting yang semenjak tahun lalu telah diresmikan Presiden Joko Widodo.

Menurut Rino, sertifikat menjadi penting untuk memperoleh dana pendamping, di luar dana hibah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit untuk program replanting. Dana replanting yang dikucurkan BPDP sawit kepada petani sebesar Rp 25 juta per hektare.

"Kalau tidak ada sertifikat, petani sulit mengikuti syarat sertifikasi ISPO. Karena direncanakan bersifat wajib bagi petani,"jelas Rino.

Kepala Divisi UMKM BPDP Helmi Muhansyah seperti dilansir Antara menambahkan BPDP terus mendorong agar petani sawit skala UKM terus meningkatkan produksi mereka melalui program replanting.

"BPDP sawit akan memberikan bantuan yang dibutuhkan petani sawit," ujarnya.

Ketua Forum Jurnalis Sawit Muhammad Azhari, mengatakan persoalan yang dihadapi petani diharapkan menjadi perhatian pemerintah, oleh karena itu forum jurnalis sawit diharapkan dapat menjembatani penyelesaian masalah ini dan mencari solusi yang pasti.

Kehadiran Forum Jurnalis Sawit, kata Azhari, bisa menjadi ajang tukar pikiran antara pemerintah, dengan swasta, kalangan industri, akademisi, serta lembaga penelitian untuk menjelaskan kondisi terkini dan tantangan industri sawit di Indonesia.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Senin, 16 Desember 2019 - 14:30 WIB

Asaki Desak Pemerintah Terapkan Safeguard dan Pembatasan Kouta Impor Keramik Asal India dan Vietnam

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan, saat ini impor produk keramik dari India dan Vietnam angkanya sudah sangat mengkhawatirkan.

Sekjen Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono saat memberikan penghargaan industri hijau (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Senin, 16 Desember 2019 - 13:02 WIB

Penerapan Industri Hijau Mampu Hemat Energi Sebesar Rp 3,49 Triliun

Berdasarkan data self asessment industri tahun 2018, dapat dihitung penghematan energi sebesar Rp 3,49 triliun dan penghematan air sebesar Rp 228,9 miliar.

(kiri) Direktur Bisnis Komersil BRIsyariah Kokok Alun Akbar

Senin, 16 Desember 2019 - 12:45 WIB

BRI Syariah Tingkatkan Potensi Bisnis Muhammadiyah

Jakarta--- BRIsyariah menandatangani nota kesepahaman bersama PP Muhammadiyah pada 16 Desember 2019. Penandatanganan tersebut dilakukan di Jakarta. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Direktur…

Bluebird Group Gandeng HMD Global Hadirkan Pengalaman Mobile Bagi Pengemudi dan Konsumen

Senin, 16 Desember 2019 - 11:34 WIB

Bluebird Group Gandeng HMD Global Hadirkan Pengalaman Mobile Bagi Pengemudi dan Konsumen

Sebagai bagian dari kemitraan ini, Bluebird Group akan mendapatkan harga khusus untuk sejumlah tipe smartphone Nokia guna memastikan para pengemudi mendapatkan teknologi yang mereka perlukan…

Toni EB Subari, Direktur Utama Mandiri Syariah bersama Muhammadiyah

Senin, 16 Desember 2019 - 10:56 WIB

Mandiri Syariah Salurkan Pembiayaan Senilai Rp1,5 Triliun ke Muhammadiyah

Jakarta-PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) perkuat kerja sama dengan Muhammadiyah melalui penyediaan fasilitas pembiayaan senilai total Rp1,5 triliun.