INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pengamat Politik Madjid Politika Yandi Hermawandi mengatakan, terdapat bahasa komunikasi politik yang tidak langsung, implisit, yang ingin disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuannya dengan Ketua Umum Prabowo Subianto di Kediaman Prabowo, Senin (30/7/2018)
"Kunjungan SBY ke kediaman Prabowo merupakan bahasa komunikasi politik SBY yang tidak langsung, 'high context communication', merupakan kekhasan SBY selama ini, untuk menegaskan bahwa Demokrat berkoalisi dengan Gerindra di 2019. Tidak usah mengatakan secara lugas bergabung dengan koalisi Prabowo, kunjungan balik SBY ke kediaman Prabowo, itu jelas merupakan pesan," katanya di Jakarta, Senin sore.
Sebelumnya, rencana kunjungan SBY ke kediaman Prabowo untuk melakukan pertemuan sempat diundur. Rencananya, pertemuan di kediaman Prabowo diagendakan pada Minggu malam (29/7), namun batal.
Prabowo sendiri, sebelumnya telah berkunjung SBY di kediaman mantan Presiden tersebut, di Kuningan, Jakarta, pada Rabu malam (25/7), untuk melakukan pertemuan. Dalam kunjungan Prabowo tersebut, belum ada kesepakatan yang jelas.
Pengajar di Universitas Paramadina tersebut mengatakan, melalui kunjungan ke kediaman Prabowo tersebut, SBY ingin menyampaikan dukungan pribadi kepada Prabowo untuk menjadi calon presiden, setelah kemarin Ijtima Ulama GNPF di Jakarta, mendukung mantan Danjen Kopassus tersebut.
"Tentu sebagai sesama Alumni Akmil, satu gen pendidikan, SBY bangga Prabowo jadi capres 2019 yang didukung ulama dan tentu oleh parpol koalisi oposisi lainnya," ucapnya.
SBY juga ingin memberikan pesan bahwa Demokat memang sudah menutup rapat kemungkinan komunikasi politik dengan koalisi di kubu Jokowi. "Terutama ini menegaskan apa yang selama ini beredar bahwa Pak SBY dan Bu Mega memiliki hambatan komunikasi sejak 2004," ujarnya.
Sementara itu, menurut dia, bagi koalisi Jokowi pertemuan Gerindra-Demokrat memperjelas lawannya dalaam Pilpres 2019 adalah Prabowo. Bukan nama lain yang selama ini beredar atau kemungkinan Prabowo tidak mencalonkan diri.
Selain itu, menurut dia, pesaing Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019 mengerucut hanya pada Prabowo, dan tidak akan ada lagi calon presiden lainnya.
"Ini berarti koalisi hanya ada 2 kutub saja. Kecuali 'judicial review presidential treshold' nol persen dikabulkan Mahkamah Konstitusi," tuturnya. (Ant)
