INDUSTRY.co.id - Jayapura- 11 Kabupten dan Kota di Papua akan ikuti pilkada serentak 15 Februari mendatang. Peran TNI-Polri menjadi sentral suksesnya pilkada di bumi Cendrawasih ini.
Gubernur Papua Lukas Enembe meminta TNI-Polri harus netral dalam pilkada serentak yang akan dilaksanakan 15 Pebruari di 11 kabupaten dan kota.
Kenetralan itu perlu mengingat dalam pilkada 2015 lalu akibat dugaan terjadinya ketidaknetralan menyebabkan ada daerah yang harus melakukan pemilihan ulang (psu).
"Saya minta Pangdam XVII Cenderawasih dan Kapolda Papua menjaga kenetralan dalam pilkada sehingga tidak terjadi lagi kasus serupa," kata Gubernur Enembe di Jayapura, Senin (6/2/2017)
Dikatakan, dalam pilkada serentak 2015 terjadi ketidaknetralan yang menyebabkan ada daerah melakukan pemilihan ulang.
Sedangkan untuk kesiapan pilkada 2017, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, secara keseluruhan sudah siap melaksanakannya.
Secara keseluruhan 11 kabupaten dan kota di Papua sudah siap melaksanakan pilkada 15 Pebruari, kata Gubernur Enembe.
Gubernur Lukas Enembe juga meminta agar TNI dan Polri tidak membalas bila terjadi penembakan terutama di daerah yang dianggap rawan.
"Biarkan pemilu berlangsung tanpa ada tembak menembak," kata Gubernur Enembe seraya menambahkan ada tiga daerah yang dianggap rawan penembakan yaitu Kabupaten Puncak Jaya, Lanny Jaya dan Nduga.
Ketiga daerah itu dianggap rawan dibanding daerah lainnya karena senjata api ada di tiga wilayah tersebut, kata Gubernur Papua Lukas Enembe.
Seperti diberitakan sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengakui adanya kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 15 Februari 2017.
Kapolri di Medan, Minggu (5/2/2017) mengatakan dari pemantauan selama ini, potensi kerawanan itu ada dalam Pilkada di Jakarta, Aceh dan beberapa wilayah di Indoesia bagian timur.
"Seperti di Sulawesi Tenggara dan Papua," katanya didampingi Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel.
Menurut Kapolri, untuk mengatasi potensi kerawanan tersebut, pihaknya melaksanakan kebijakan menambah jumlah personel pengamanan.
