INDUSTRY.co.id - Jakarta- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta menilai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan bukti kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang saling terintegrasi.
"Opini WTP yang berhasil diraih itu merupakan salah satu bukti terintegrasinya kinerja Pemprov DKI, yakni antara pimpinan dengan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," kata Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati di Jakarta, Senin (28/5/2018)
Menurut dia, integrasi tersebut dapat dilihat dari mekanisme kerja seluruh SKPD yang terstruktur dengan baik dan terus diawasi sekaligus dievaluasi secara ketat oleh pimpinan.
Dia mengungkapkan mekanisme kerja tersebut meliputi perencanaan program kerja, penganggaran pengelolaan aset, pengadaan barang dan jasa, keuangan dan lain-lain.
"Jadi, kuncinya yaitu dengan membangun sistem yang saling terintegrasi. Selain itu, untuk mempertahankannya, maka seluruh SKPD harus berkomitmen penuh untuk menjaga serta meningkatkan kinerjanya masing-masing," ungkap Tuty.
BPK memberikan opini WTP kepada Pemprov DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2017.
Pada Tahun Anggaran 2016, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena sistem pengendalian pencatatan barang milik daerah atau aset tetap belum memadai.
Oleh karena itu, BPK terus mendorong Pemprov DKI Jakarta agar terus meningkatkan tertib administrasi pengelolaan, terutama manajemen aset serta pemeriksaan kinerja implementasi standar akuntansi berbasis akrual.
