INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di sektor publik terus meningkat, mulai dari pemerintahan pusat dan daerah hingga institusi pendidikan. Namun, di balik percepatan adopsi tersebut, kesiapan infrastruktur teknologi informasi (TI), kapasitas sumber daya manusia, dan tata kelola masih menjadi tantangan utama.
Hal itu terungkap dalam survei tahunan Enterprise Cloud Index (ECI) edisi public sector yang dirilis Nutanix pada Rabu (22/7). Laporan tersebut menunjukkan bahwa organisasi sektor publik kini semakin mengintegrasikan AI ke berbagai operasional, mulai dari penentuan kelayakan penerima manfaat hingga deteksi fraud. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan mendesak bagi para pemimpin TI untuk membangun infrastruktur hybrid modern yang mampu mendukung kebutuhan AI yang terus berkembang.
Di tengah tuntutan meningkatkan kualitas layanan sekaligus menjaga keamanan data publik, berbagai instansi pemerintah mulai mengadopsi kontainerisasi (containerization) aplikasi guna meningkatkan kecepatan, skalabilitas, dan keamanan workload AI. Meski demikian, keberadaan sekat-sekat sistem di dalam organisasi dinilai meningkatkan risiko munculnya penggunaan AI yang tidak terkelola atau shadow AI.
Survei tersebut mencatat sebanyak 91% pemimpin TI di instansi pemerintahan dan pendidikan meyakini penggunaan AI yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan risiko terhadap misi organisasi maupun keamanan. Selain itu, sebanyak 73% infrastruktur TI sektor publik saat ini dinilai belum siap menjalankan workload AI yang kompleks di lingkungan on-premises. Di sisi lain, sekitar 87% pemimpin teknologi memperkirakan ketergantungan terhadap kontainerisasi aplikasi akan terus meningkat dalam tiga tahun mendatang.
Temuan tersebut menunjukkan sektor publik berada pada fase penting dalam transformasi digital. AI kini telah diterapkan di berbagai layanan pemerintahan dan pendidikan melalui aplikasi berbasis kontainer dan infrastruktur hybrid. Namun, banyak organisasi masih harus mengelola sistem on-premises lama, private cloud, serta migrasi menuju infrastruktur cloud modern secara bersamaan, yang kerap dilakukan tanpa sistem kontrol yang terintegrasi.
"Semakin meluasnya penggunaan AI yang belum terverifikasi, atau Shadow AI, telah menjadi tantangan utama dalam aspek tata kelola di public sector. Di kawasan Asia-Pasifik dan Jepang, pembahasan kini telah bergeser dari sekadar ambisi mengadopsi AI menuju kesiapan operasional. Organisasi yang berhasil melangkah maju adalah mereka yang tidak lagi mengejar setiap kemampuan baru AI secara terpisah, melainkan berfokus pada penguatan fondasi infrastrukturnya. Dengan memprioritaskan arsitektur yang aman dan berbasis kontainer (containerised architecture), para pemimpin ini sedang menetapkan pagar keamanan yang diperlukan untuk memanfaatkan AI dengan percaya diri, sekaligus memastikan mereka mampu meraih dan menjaga kepercayaan publik seiring dengan semakin terintegrasinya AI ke dalam berbagai layanan masyarakat," ujar Chief Technology Officer dan Vice President of Solution Engineering APJ Nutanix, Daryush Ashjari.
Nutanix menilai, kondisi tersebut menjadi mandat yang jelas bagi para pemimpin TI di sektor publik. Workload AI yang berkaitan dengan layanan masyarakat, keselamatan publik, dan pencapaian pendidikan membutuhkan infrastruktur yang tidak hanya mampu menghadirkan kinerja optimal, tetapi juga memenuhi kepatuhan terhadap regulasi serta mendukung tata kelola hingga ke titik penyelenggaraan layanan. Aspek kedaulatan data (data sovereignty) juga dinilai menjadi faktor penting karena berdampak langsung terhadap masyarakat yang dilayani pemerintah.
