INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengingatkan betapa seriusnya masalah gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis (stunting) di Indonesia.
"Ada sekitar 9.000.000 balita di Indonesia mengalami stunting, angka ini lebih besar daripada jumlah penduduk Singapura," kata Bambang saat diskusi dengan awak media bertajuk Cegah Stunting, Investasi Bersama untuk Masa Depan Anak Bangsa di Kantor Pusat Bappenas, Jakarta, Senin (28/5/2018)
Ia menyebutkan sekitar 37 persen dari jumlah balita mengalami "stunting", artinya satu dari tiga balita di Indonesia menderita "stunting".
"Hal ini harus jadi prioritas, ini sudah sangat 'urgent'," katanya.
Jumlah balita yang menderita stunting yang disampaikan oleh Bambang tersebut adalah jumlah pada tahun 2013. Berdasarkan, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan 37,2 persen atau sekitar 9.000.000 balita di Indonesia pada tahun 2013 mengalami stunting.
Menurut dia, jumlah tersebut bisa saja meningkat pada tahun ini. Pemerintah akan melakukan kembali survei terkait dengan "stunting".
Pencegahan stunting menjadi prioritas nasional pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dan 2019. Pada tahun 2018, Pemerintah fokus meiakukan pencegahan dan penurunan stunting di 100 kabupaten/kota prioritas. Angka tersebut meningkat menjadi 160 kabupaten/kota pada tahun 2019.
Penurunan stunting yang juga merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionai 2015 s.d. 2019, harus sejalan dengan penurunan anemia, bayi dengan berat lahir rendah, bayi dengan berat badan di bawah rata-rata (underweight), anak dengan berat badan kurang untuk ukuran tinggi badannya (wasting), obesitas, serta peningkatan cakupan ASI eksklusif.
Menurut Bambang, mencegah stunting sangat penting untuk mencapai SDM indonesia yang berkualitas dan pertumbuhan ekonomi yang merata serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
"Kalau ada keluarga miskin punya akan kena stunting, kemiskinannya akan diwariskan," kata Bambang seperti dilansir Antara.
Selain itu, lanjut Bambang, komitrnen pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan program penurunan stunting dapat direncanakan dan dianggarkan dalam dokumen perencanaan di daerah.
"Kepaia daerah harus turun tangan untuk mengawai dan memantau peiaksanaan setiap kegiatan agar berjalan dengan baik dan tepat sasaran," kata Bambang.
Dalam jangka panjang, katanya lagi, stunting juga menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 2 s.d. 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) per tahun. Berdasarkan data Bank Dunia pada tahun 2016, jika PDB Indonesia sebesar Rp13.000 triiiun, diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai Rp260 triliun s.d. Rp390 triliun per tahun. Ketika dewasa, anak yang mengalami kondisi stunting pun berpeluang mendapatkan penghasilan 20 persen lebih rendah daripada anak yang tidak mengalami stunting.
Oleh karena itu, dia juga mengharapkan keterlibatan semua pihak, khususnya media, dalam menangani masalah stunting tersebut, terutama dalam mengedukasi masyarakat tentang perlunya mencegah stunting sejak dini.
"Diskusi dengan media ini sangat penting, mengingat media adalah salah satu mitra penting dalam upaya pencegahan stunting, terutama untuk membangun pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia sehingga daya saing bangsa dapat meningkat," kata Bambang.
