Senin, 27 Mei 2019 | 00:24

COMPOSITE 6057.353 24.66 0.41%

MBX 1703.933 9.2 0.54%

KOMPAS100 1215.453 6.27 0.52%

DBX 1015.284 -5.66 -0.56%

LQ45 949.347 5.39 0.57%

INFOBANK15 938.343 4.45 0.48%

JII 641.947 5.33 0.84%

BISNIS-27 527.601 2.57 0.49%

IDX30 523.89 2.81 0.54%

IDXHIDIV20 491.628 3.33 0.68%

Investor33 442.382 2.71 0.62%

IDXBUMN20 390.434 3.32 0.86%

SRI-KEHATI 376.656 2.57 0.69%

MNC36 345.235 1.26 0.37%

PEFINDO25 333.327 -2.97 -0.88%

SMInfra18 314.606 0.67 0.21%

IDXSMC-LIQ 296.583 0.9 0.3%

IDXSMC-COM 258.978 0.36 0.14%

JII70 213.536 1.38 0.65%

ISSI 177.272 0.87 0.49%

I-GRADE 161.967 1.11 0.69%

IDX80 133.999 0.68 0.51%

Gubernur Papua: Freeport Tolak Bayar Pajak Air Capai Rp 3,6 Triliun

Oleh : Ahmad Fadli | Jumat, 27 Januari 2017 - 13:35 WIB

Gubernur Papua, Lukas Enembe, (Foto: Fadli/Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id, Jakarta- Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada pihak PT Freeport Indonesia untuk segera membayar pajak air permukaan berserta dendanya yang mencapai Rp 3,6 Triliun yang telah berlangsung selama tahun 2011 hingga 2016.

“Selama ini Freeport enggan membayar pajak air permukaan sejak 2011 jika dirupiahkan mencapai angka Rp 3,6 triliun. Berdasarkan Peraturan Daerah Papua Nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah, sudah ditetapkan pajak air dari Rp 10 permeter kubik/detik ditetapkan menjadi Rp 120 permeter kubik/detik,” kata Lukas dalam konferensi persnya kepada wartawan, di Hotel Pullman, Jumat (27/1/2017).

Kata Lukas, sidang gugatan yang sudah dilaksanakan dari 2015 hingga 2017 gugatan terkait masalah air permukaan, yang kini dimenangkan pemerintah provinsi Papua, maka PT Freeport harus menjalankan putusan sidang tersebut.

Ia berharap, Freeport mau mematuhi Perda yang telah ada dan juga keputusan pengadilan, dengan membayar pajak plus sejumlah denda. “Dengan demikian uang tersebut untuk pembangunan stadion utama PON 2020 dan juga kita distribusikan ke Kabupaten/ kota,” ujarnya