INDUSTRY.co.id - Jakarta- Ketua Umum Dewan Pengguna Jasa Pelabuhan Indonesia (Depalindo) Sumatera Utara Hendrik H Sitompul menilai, kebijakan pelimpahan status pelabuhan hub internasional peti kemas wilayah barat Indonesia dari Kuala Tanjung, Sumut, ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, tidak tepat.
"Kebijakan tersebut tidak sesuai dengan konsep tol laut dan nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo," kata Hendrik di Jakarta, Senin (23/1/2017).
Menurut dia, alasan naiknya biaya karena penggunaan transportasi darat juga tidak tepat. Karena, transportasi ke Kuala Tanjung dengan kapal laut yang berarti akan mendorong "short sea shipping".
Seperti dalam konsep tol laut, sistem logistik laut dan darat harus terintegrasi dengan cara menggabungkan rute berlayar kapal dengan jaringan rel kereta api. "Jadi, kalau alasan naiknya biaya adalah tidak tepat," ujar Hendrik.
Dalam catatan Antara, peralihan status pelabuhan pengumpul atau hub internasional itu melalui Keputusan Menteri Perhubungan No.901/2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) Tahun 2016.
Pelabuhan Kuala Tanjung yang semula ditetapkan sebagai pelabuhan hub internasional kini hanya sebagai pelabuhan internasional saja.
Dalam catatan Antara, Keputusan Menhub Budi Karya Sumadi itu dengan menimbang bahwa wacana Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan hub internasional peti kemas tidak tepat.
Penyebabnya, penerapan kebijakan semua arus peti kemas ekspor dan impor melalui pelabuhan di Sumatera itu akan menyebabkan biaya total transportasi meningkat 1,31 persen akibat arus lalu lintas truk yang lebih tinggi yang mengakses Pelabuhan Kuala Tanjung dari Jawa dan Sumatera.
Hendrik berpendapat, RIPN yang baru diterbitkan itu bertentangan dengan Perpres No 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Silognas).
"Di dalam Silognas yang menjadi acuan para menteri juga dijelaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan Kuala Tanjung adalah sebagai salah satu prasarana dalam membangun daya saing nasional khususnya perekonomian di Sumut," kata Hendrik, yang juga anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Demokrat.
