INDUSTRY.co.id - Jakarta - Konsultan properti, Colliers International mengharapkan data-data seperti jumlah unit perumahan hingga kekurangan rumah (backlog) di berbagai daerah dapat lebih akurat.
"Dengan kerja sama berbagai pihak diharapkan dapat tercipta data 'landed house' (rumah tapak) yang lebih akurat," kata Senior Associate Director Colliers International Indonesia Ferry Salanto di Jakarta, Rabu (4/4/2018).
Untuk itu, ia mengapresiasi usaha kerja sama yang telah digalang Bank Indonesia dengan asosiasi pengembang Real Estat Indonesia (REI) untuk membenahi data properti tersebut.
Apalagi, Ferry berpendapat Bank Indonesia sebagai institusi independen juga diharapkan dapat lebih menggali informasi kepada pihak pengembang.
Menurut dia, saat ini data properti seperti jumlah "backlog" di Indonesia sebenarnya berasal dari angka taksiran yang kurang jelas asal-usulnya.
"Data 'backlog', yang tersebar saat ini merupakan data yang tidak jelas datang dari mana, kebanyakan hanyalah perkiraan," ucapnya.
Sebelumnya, BI bersama REI menandatangani nota kesepahaman di Gedung Bak Indonesia, Jakarta, Senin (2/4).
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara memaparkan kerja sama itu dilakukan karena bank sentral membutuhkan data yang akurat sebagai landasan yang pasti guna menghasilkan sebuah keputusan terkait sektor properti.
Ia memaparkan sejumlah kebijakan itu antara lain terkait rasio utang terhadap pinjaman (loan to value/LTV) yang dibutuhkan sebagai salah satu prasyarat seseorang memperoleh KPR.
Mirza juga mengutarakan harapannya agar pada 2018 yang kerap disebut sebagai tahun politik, tidak sampai menyurutkan niat para pelaku usaha untuk melakukan aktivitas ekonomi.
Sebelumnya, data dari laman rumah.com menyatakan bahwa pasar properti nasional di tahun 2018 diperkirakan akan lebih positif, melanjutkan tren yang telah terbentuk sepanjang 2017.
Sedangkan di sisi pasokan, perlambatan pasar properti diperkirakan bakal terjadi pada pertengahan 2018 sebagai dampak Hari Raya Idul Fitri serta Pilkada Serentak 2018.
Hal serupa diperkirakan juga bakal terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum legislatif serta menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2019.(tar)
