INDUSTRY.co.id - JAKARTA, Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pemutakhiran data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program semakin tepat sasaran sekaligus mengarahkan perluasan layanan kepada satuan pendidikan yang memiliki kebutuhan lebih mendesak.
Dalam pemutakhiran tersebut, sebanyak 1.653 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dikeluarkan dari daftar penerima manfaat MBG.
Satuan pendidikan yang dikeluarkan antara lain sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang memiliki kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang dinilai telah mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada bantuan operasional sekolah maupun dana BOS.
Pemutakhiran sasaran penerima dilakukan BGN melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Kerja sama tersebut ditujukan untuk memperoleh basis data satuan pendidikan yang lebih menyeluruh dan akurat.
Berdasarkan pendataan terbaru, terdapat lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah terlayani MBG, sementara lebih dari 240.000 satuan pendidikan lainnya belum menerima program tersebut.
Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun strategi perluasan MBG secara lebih terukur. Perluasan tidak semata-mata dilakukan berdasarkan jumlah sekolah, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekolah yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses akan menjadi perhatian utama dalam perluasan program.
“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali," ujarnya.
Wilayah Maluku dan Papua menjadi salah satu fokus utama perluasan layanan MBG. Di kedua wilayah tersebut, tercatat sekitar 15.000 lebih satuan pendidikan yang belum terlayani program.
Untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap. Pembukaan SPPG akan disesuaikan dengan kebutuhan serta kesiapan masing-masing daerah.
Pemutakhiran data ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan anggaran dan sumber daya MBG diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan.
Sekolah yang telah memiliki kemampuan finansial sendiri tidak lagi menjadi prioritas, sehingga kapasitas program dapat difokuskan pada satuan pendidikan yang masih menghadapi keterbatasan.
Dengan lebih dari 240.000 satuan pendidikan yang belum terlayani, pemerintah masih memiliki ruang besar untuk memperluas cakupan MBG.
Perluasan tersebut akan diarahkan terutama ke wilayah terdepan, terluar, tertinggal, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Pemerintah menyatakan perluasan program akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan setiap wilayah, sembari menjaga agar pelaksanaan MBG tetap aman, efisien, dan tepat sasaran.
