INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) telah memantau sejarah pengelolaan DKI sejak era Gubernur AliSadikin (1966-1977) yang mempelopori pemanfaatan lahan telantar berupa rawa rawa di kawasan Ancol, Pluit, Marunda, Sunter. Polemik kebijakan reklamasi dan ancaman bahaya Jakarta tenggelam lantaran kegagalan pengelolaan geologis sebagai muara 13 aliran sungai dan kenaikan permukaan laut, yang juga disebabkan oleh perubahan iklim dan erosi lingkungan.
Permasalahan mencapai klimaks dengan rentetan pergantian dan pemilihan Gubernur DKI 2012, dari Fauzi Bowo ke Jokowi, pilpres 2014 dan pilgub 2017, berlanjut ke pilkada 2018 dan pileg serta pilpres serempak pada 17 April 2019 mendatang.
PDBI menegaskan bahwa substansi permasalahan merupakan konstanta yang tidak berubah meskipun Gubernur dan Presiden sudah berganti 7 kali. Siapapun gubernur Jakarta dan presiden RI, tantangan geologis, kenaikan permukaan laut dan tenggelamnya Jakarta karena penggembosan air tanah merupakan kompleksitas permasalahan yang harus ditanggulangi secara terpadu dan tidak bisa partisandan sektarian maupun “ideologis populis” model Trump.
Reklamasi sudah berlangsung sejak era Presiden Soeharto dengan Keppres 52 tahun 1995 dan tidak ada masalah legal maupun sosial dan lingkungan. Baru pada 2003 Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim menghentikan proyek reklamasi karena gugatan LSM Nelayan. Pada 2007 terjadi banjir rob siklus 18 tahunan yang mendorong Presiden SBY menerbitkan Perpres 54/2008 yang pada 2009 menjadi landasan pelaksanaan usulan Pemerintah Belanda mengatasi bahaya Jakarta tenggelam dengan proyek Giant Sea Wall (GSW) yang kemudian disebut NCICD (National Capital Integrated Coastal
Development).
Gubernur Fauzi Bowo kalah oleh Gubernur Jokowi pada pilgub 2012 yang pada 2014 melejit terpilih menjadi Presiden RI dan jabatan Gubernur diteruskan oleh Basuki Tjahaya Purnama Oktober 2014. PM Belanda (menjabat sejak 14 Oktober 2010) Mark Rutte telah kali berkunjung ke Indonesia (2013 dan 2016) membawa delegasi besar menawarkan 2 konsep Master Plan yaitu The Great Garuda dan
The Jakarta Jaya kepada NCICD. Reklamasi berjalan terus yang menjadi isu sentral pada pilgub 2017 hingga substansi permasalahan reklamasi dan pembangunan terpadu pantura, tenggelam dibawah rivalitas pilgub bahkan merujuk ke pilpres 2019 dilihat dari polemik di Mata Najwa Rabu 24 Januari 2018.
Laporan NYT 21 Desember 2017 mengingatkan kita semua bahwa reklamasi dan gagasan pembangunan GSW merupakan realitas tantangan yang harus ditanggulangi oleh Jakarta dan Indonesia. Dalam kaitan itu PDBI mengundang Kementerian BAPPENAS sebagai lembaga pemerintah pusat yang secara fungsional menjadi penanggung jawab eksistensi geologis ibukota Jakarta dan pakar lingkungan hidup
sekaligus pakar ekonomi Prof. Dr. Emil Salim untuk memaparkan secara obyektif realistis tantangan yang dihadapi dan solusi yang diharapkan. Koresponden NYT di Jakarta Joe Cochrane dan Daliana Suryawinata, arsitek penggagas The Jakarta Jaya Plan akan memaparkan pandangan mereka dengan moderator Christianto Wibisono, Ketua Pendiri PDBI.
Reklamasi adalah fenomena universal yang dilakukan oleh banyak negara didunia seperti Tiongkok, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Dubai, Bangladesh. Reklamasi Pantura sebagai koridor Poros Maritim bersinergi dengan OBOR maritim, karena OBOR kontinental di Indochina sudah menghubungkan ASEAN dengan India dan Tiongkok.
Akibatnya, tanpa koridor industri pantura Jawa, Indonesia akan tertinggal dalam integrasi OBOR Maritim dan OBOR Darat menghubungkan Asia dengan Eropa melalui jalur darat Asia Tengah, maupun jalur maritim dari samudra Pasifik ke Samudra India melalui Laut Jawa sesuai dengan visi misi dan agenda strategis KTT ASEAN India 25 Januari 2018 di New Delhi.
