INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkap alasan mengapa memilih perwira tinggi Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur pada Pilkada Serentak 2018.
Menurut Tjahjo, penunjukan dua jenderal asal Polri sebagai Plt gubernur karena terbatasnya eselon satu di lingkungan Kemendagri.
Menurut dia, tidak mungkin semua eselon satu di Kemendagri dilepas semua untuk menjadi Plt. Sedangkan, terdapat 17 provinsi yang menyelenggarakan pilkada. "Kan nggak mungkin," kata Tjahjo dalam keterangannya, Jakarta, kemarin.
Seperti diketahu, dua jenderal bintang dua ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Mereka akan mengisi kekosongan selama Pilkada Serentak 2018 berlangsung. Namun, prosesnya masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo.
Mereka yakni Asisten Kapolri Bidang Operasional Irjen Pol Muhammad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuami Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara
Aalasan menunjuk dua orang jenderal Polri tersebut tidak mengalami masalah. "Kenapa TNI atau Polri, ya nggak ada masalah, itu diambil dari mana yang saya kenal saja," papar Tjahjo.
Lebih jauh, Tjahjo juga mengungkapkan alasan kenapa dirinya tidak menunjuk sekda provinsi untuk menjadi penjabat sementara. Tjahjo menganggap sekda bisa menggerakkan PNS untuk ikut ke dalam Pilkada serentak.
"Ada yang bilang, kenapa kok enggak sekda? Sekda kan nanti diindikasikan menggerakkan PNS-nya nanti," pungkas Tjahjo.
