INDUSTRY.co.id - Organisasi-organisasi kemanusiaan di ASEAN atau South East Asia Humanitarian Committee mendorong pemerintah untuk mengambil sikap atas konflik genosida etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar. Dan sebagai bentuk aksinya, SEAHUM bersama Aliansi Lembaga Kemanusiaan bakal menggelar aksi di depan Kedubes Myanmar pada 25 November 2016.
“Langkah nyata kami akan ada 200 sampai 500 orang dari lembaga kemanusiaan yang akan menyampaikan pendapat massal di Kedubes Myanmar,” kata CEO PKPU, Agung Notowiguno dalam konferensi persnya di Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Menurutnya, pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya konstruktif untuk menyakinkan pemerintah Myanmar. Bahwa ada solusi yang lebih baik lagi bagi persoalan Rohingya dengan berperan sebagai mediator.
“Meminta pemerintah Indonesia segera melakukan langkah taktis diplomasi dengan mendesak pemerintah Myanmar untuk mengentikan kekerasan struktural dan membuka blokade kawasan etnis Rohingya,” jelas dia.
Selain itu, SEAHUM bersama aliansi lembaga kemanusiaan dan kesehatan Indonesia untuk Rohingya akan melakukan misi Humanitarian Flotilla for Rohingya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan dan kesehatan ke titik-titik konflik di negara Myanmar.
Sebagai informasi SEAHUM merupakan kumpulan organisasi kemanusiaan yang ada di Malaysia, Singapura, Kamboja, Thailand dan Indonesia seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Yayasan Indonesia Tangguh, Mandiri Amal Insani Foundation, PKPU, Yayasan Dana Sosial Al Falah, Pusat Advokasu Hukum dan Hak Kemanusiaan Indonesia, Aksi Cepat Tanggap, Jakaeta Amanah, LAZIS Dewan Da'wah, LAZNAS BSM, SNH Advocacy Center, Baitulmaal BMT Indonesia, Baitul Maal Hidayatullah, dan lembaga lainnya.
