Sediakan Tenaga Listrik Yang Terjangkau, Kementerian ESDM Mengacu Pada Dua Prioritas Ini

Oleh : Ridwan | Jumat, 22 Desember 2017 - 11:25 WIB

Listrik Ilustrasi
Listrik Ilustrasi

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mengusahakan penyediaan tenaga listrik yang terjangkau bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana menyampaikan, ada dua prioritas dalam pengembangan ketenagalistrikan di tahun 2017 ini.

Pertama, pengembangan ketenagalistrikan yang mengedepankan pemerataan kelistrikan untuk daerah-daerah yang gelap gulita sebagai perwujudan energi berkeadilan bagi seluruh rakyat.

"Pemerintah menjamin pemerataan makin meluas, elektrifikasi rasio naik, tapi pada saat yang sama PLN tidak boleh menaikkan TDL (Tarif Dasar Listrik) dan berusaha menurunkan nilai jual listrik agar terjangkau harganya," ujar Rida melalui keterangan tertulisnya di Jakarta (22/12/2017).

Ia mencontohkan, di Papua yang baru saja diresmikan infrastruktur ketenagalistrikannya oleh Presiden Joko Widodo (20/12), bahkan untuk memasang listrik saja masyarakatnya masih perlu disubsidi.

"Belum lagi bayar bulanannya, tentunya makin mahal dan menjadi beban," kata Rida.

Yang menjadi tugas utama Pemerintah di daerah-daerah tersebut yakni meningkatkan kesejahteraannya, serta menurunkan harga listriknya.

"Disana masih banyak yang baru menikmati listrik, bahkan sudah sangat senang menerima sebuah bola lampu (LTSHE), kita harus memprioritaskan pemerataan dahulu agar berkeadilan," tegasnya.

Yang kedua, lanjut Rida, mengutamakan daya saing masyarakat. Dengan harga listrik yang murah ini ekonomi rakyat akan berkembang dan akan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia.

"Bapak Presiden juga minta agar daya saing juga naik, artinya produk-produk kita juga naik," lanjutnya.

Dua hal inilah yang diprioritaskan dalam pengembangan ketenagalistrikan nasional tahun ini. Namun, hal tersebut dipastikan Rida tidak akan mengurangi komitmen dalam mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT) 23 persen pada tahun 2025.

"Kita upayakan maksimum, Bapak Menteri ESDM sangat pro EBT dan berkomitmen dengan Paris Agreement, untuk berkontribusi kepada dunia dalam aksi mitigasi perubahan iklim," katanya.

Rida kembali menegaskan bahwa energi listrik tidak hanya tanggungjawab Kementerian ESDM tapi juga Kementerian atau Lembaga terkait lainnya.

Dalam keanggotaan Dewan Energi Nasional (DEN) sendiri ada 8 (delapan Kementerian atau Lembaga) yang terlibat dalam meningkatkan eletrifikasi, dan juga satu lagi Pemda sebagai instansi vertikal Pemerintah di daerah yang merupakan kunci akhir kesuksesan pemerataan energi.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

B4TPowerHouse

Minggu, 18 Agustus 2019 - 17:32 WIB

Mati Lampu? Balai Kemenperin Ciptakan Penyimpan Daya Listrik Portabel

Ketersediaan dan akses layanan energi listrik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat saat ini. Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi di seluruh wilayah Indonesia akan menembus di angka…

Direktur Consumer Service Telkom Siti Choiriana (kedua dari kiri), dan Direktur Human Capital Management Telkom Edi Witjara (paling kiri) berbelanja produk kerajinan di UKM Binaan Telkom

Minggu, 18 Agustus 2019 - 16:47 WIB

Telkom Terlibat Selenggarakan Jalan Sehat di Kaltara

Tarakan – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) bersama Perum Jamkrindo dan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menyelenggarakan Jalan Sehat yang diikuti sebanyak tidak kurang dari…

TACO dan Senayan City Luncurkan Pameran Karya Kita

Minggu, 18 Agustus 2019 - 13:19 WIB

TACO dan Senayan City Luncurkan Pameran Karya Kita

sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bahan bangunan khususnya produk-produk interior, bekerjasama dengan Senayan City menghadirkan KARYA KITA dengan tema Mosaic of Diversity. Didukung oleh…

Daerah Irigasi Lakitan Sumsel

Minggu, 18 Agustus 2019 - 12:16 WIB

Kementerian PUPR Bangun Saluran Irigasi Primer 3,5 Km dan Sekunder 25 Km di Sumatera Selatan

Luasan DI Air Lakitan akan bertambah 2.590 hektar untuk memenuhi luas layanan 9.697 hektare.

Hunian Sementara atau Huntara

Minggu, 18 Agustus 2019 - 12:10 WIB

786 Bilik Huntara Tersisa Segera Dihuni Warga Terdampak Bencana di Palu, Sigi dan Donggala

Jakarta - Kementerian PUPR membangun hunian sementara (huntara) sebanyak 699 unit yang terdiri dari 8.388 bilik di 72 lokasi di Palu, Sigi dan Donggala. Pembangunan huntara bertujuan agar warga…