INDUSTRY.co.id, Jakarta, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Bahlil Lahadalia menyesalkan keterlambatan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke kabupaten dan kota tahun anggaran 2016.
Akibatnya, pembangunan infrastrukur di sejumlah daerah terancam gagal atau tidak sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo.
"Kami sesalkan ada keterlambatan transfer dana daerah sampai 50 persen tahun 2016. Jelas ini akan mengganggu program Bapak Presiden untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah dan mendorong penguatan ekonomi domestik" ujar Bahlil lewat siaran pers, Rabu (4/1/2017).
Hipmi mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turun tangan mempercepat realisasi transfer dana daerah yang sudah menjadi hak daerah.
Berdasarkan laporan sejumlah Bupati dan pengusaha-pengusaha kader Hipmi, kas daerah mengalami kekosongan. Akibatnya, sejumlah proyek yang sudah disahkan dan digarap kontraktor lokal terancam tidak dibayar.
Pemerintah diminta mengevaluasi teknis penyaluran bantuan dana ke daerah yang kerap terlambat. Keterlambatan itu menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Minimnya serapan anggaran, ditambah lagi rendahnya ketersediaan infrastruktur membuat ekonomi domestik terancam melemah.
Presiden pada awal 2016 sudah mengingatkan agar realisasi dan penyerapan anggaran dipercepat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Alasannya, kondisi saat ini adalah yang sangat baik, di mana kepercayaan terhadap Indonesia semakin tinggi, investor yang akan masuk antre, dan kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin stabil.(iaf)
