Indonesia Ajukan Role Model untuk Pengentasan Kesenjangan

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pemerintah Indonesia dalam KTT ASEAN ke-31 di Manila, Filipina, kembali membawakan isu pentingnya role model pembangunan ekonomi untuk pengentasan kesenjangan.

Hal itu merupakan kelanjutan dari pembahasan forum APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialog dan APEC Leaders pada KTT APEC ke-25 di Da Nang, Vietnam pada 10-12 November lalu di mana Presiden Joko Widodo mengedepankan isu pemberdayaan ekonomi di setiap daerah sebagai salah satu upaya mengatasi kesenjangan tersebut.

"Presiden Joko Widodo terus memperjuangkan isu kesenjangan dalam diplomasi international yang melibatkan 21 pimpinan negara APEC tersebut melihat bahwa kesenjangan ekonomi ini terjadi di mana-mana, bukan hanya pada negara berkembang, melainkan juga pada negara maju. Indonesia sangat baik dijadikan role model dari berbagai pencapaiannya terutama tiga tahun terakhir ini," ujar Ketua ABAC Indonesia Anindya N Bakrie dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/11/2017)

Selama ini baik negara-negara anggota ASEAN maupun APEC mengalami pertumbuhan perdagangan dan investasi yang cukup pesat, tetapi isu mengenai kesenjangan ekonomi masih terjadi di negara-negara tersebut sehingga Presiden menggarisbawahi bahwa apa pun yang akan dilakukan haruslah menyoroti kesenjangan yang terjadi termasuk cara menanggulanginya.

Dibutuhkan suatu ekuilibrium yang bisa menyelaraskan antara pertumbuhan dan pemerataan sehingga tercipta ekonomi berkeadilan di mana Pemerintah Indonesia telah merampungkan berbagai program pertumbuhan inklusifnya selama ini.

Program itu antara lain dana desa dan penguatan kelembagaan dana desa. Pemerintah bukan hanya mendistribusikan dana desa senilai Rp800 juta per desa, tetapi juga memberdayakan dana tersebut sebagai "cash for work" oleh karena desa adalah entitas terkecil penggerak ekonomi bangsa. Pada tahun 2017 total dana desa mencapai Rp60 triliun.

Berikutnya program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para pelaku UMKM untuk menurunkan angka kesenjangan ekonomi yang terjadi. Plafon KUR pada 2017 ditetapkan sebesar Rp106,2 triliun.

Selanjutnya program ekonomi digital. Pemerintah Indonesia melihat bahwa ekonomi digital tidak hanya menciptakan pertumbuhan inovatif, tetapi juga membawa dampak disruptif terhadap kondisi yang sudah mapan sebelumnya. Pemerintah harus mengambil posisi yang tepat dalam memfasilitasi transformasi yang tidak selalu mulus dengan tetap memprioritaskan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pidatonya saat KTT APEC di Da Nang menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia atas kemampuan mengentaskan kesenjangan hingga menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat di G-20.

Selain isu kesenjangan, Presiden Joko Widodo mengangkat pula isu ekonomi maritim di mana ke depannya ekonomi maritim haruslah menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam pembangunan ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Terlebih dua pertiga wilayah APEC dan ASEAN adalah perairan, dan ini mirip dengan Indonesia.

Ekonomi maritim memberikan dampak efektif pada konektivitas yang berpengaruh terhadap biaya transportasi atau pengiriman menjadi lebih murah, dan juga berdampak pada aqua culture, yakni pemberdayaan iklim lingkungan laut agar dapat berkembang.

"Sama seperti dalam pertemuan KTT APEC di Da Nang Vietnam, Presiden Joko Widodo melihat bahwa perairan menjadi salah satu sektor ekonomi yang sangat penting. Terlebih lagi tujuh negara ASEAN merupakan anggota dari APEC sehingga usulan ini bisa menjadi role model pada ASEAN Summit ke-31 di Manila, Filipina," jelas Anindya.

Beberapa dasar pemikiran Presiden Joko Widodo itu menjadi visi dasar perjuangan ABAC Indonesia pada APEC pasca 2020 agar ekuilibrium antara pertumbuhan perekonomian dan keadilan tercipta bagi seluruh negara di Asia Pasifik sebagaimana landasan kerja sama KTT APEC Bogor Goals 1994.

Anindya Bakrie selaku ketua ABAC Indonesia yang mendampingi Presiden Joko Widodo pada KTT APEC di Da Nang ikut merumuskan berbagai pembahasan yang menjadi isu penting bagi Indonesia tersebut pada pertemuan ABAC yang telah berlangsung pada 5-8 November 2017 hingga berlanjut pada pembahasan di KTT ASEAN Summit ke-31 di Manila, Filipina.

APEC yang didirikan pada 1989 pada tahun ini memasuki fase finalisasi "Bogor Goals" mengenai liberalisasi perdagangan dan investasi pada tahun 2020 di mana Indonesia diharapkan untuk dapat terus berkontribusi.