INDUSTRY.co.id - Ancaman Presiden Jokowi untuk menindak penyebar isu tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal China dinilai aneh dan tidak logis. Sebab, pemerintah sendiri tidak memiliki data valid mengenai jumlah TKA asal Cina tersebut.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf merasa heran bagaimana pemerintah satu sama lain memiliki data yang berbeda-beda soal TKA asal Cina tersebut.
"Pemerintah yang datanya tidak valid kok orang lain yang diancam sebagai penyebar isu untuk ditangkap. Membela diri sih boleh saja tapi juga harus disadari pemerintah sendiri yang tidak memiliki data valid," kata Asep, saat dihubungi, Senin (26/12).
Menurutnya, data resmi antara yang diutarakan presiden, Dirjen Imigrasi dan Kemenakertrans berbeda ini sudah tidak dapat ditoleransi lagi
"Kalau pemerintah seperti ini namanya pemerintah sudah memfitnah pihak lain. Ini sekali lagi juga jelas pelanggaran hukum. Seharusnya pemerintah menjelaskan dengan data yang akurat," tegasnya.
Diketahui, pasca maraknya isu TKA ilegal asal China pemerintah dalam hal ini Menakertrans, Dirjen Imigrasi dan Presiden Jokowi memberikan klarifikasi mengenai data jumlah TKA tersebut. Namun sayangnya penjelasan dari pejabat terkait itu bukannya menenangkan tapi justru menambah resah publik. Bagaimana tidak? Karena data yang dimiliki pemerintah semuanya berbeda-beda.
Menakertrans Hanif Dhakiri mengatakan, data yang dimiliki saat ini ada 74.000 orang TKA legal di Indonesia, sementara data yang ilegal tidak ada.
"Saya akui memang tenaga kerja asing di Indonesia sudah sangat banyak. Yang terdata ada 74.000 orang, sedangkan untuk yang ilegal saya tidak tahu bisa ratusan ribu," kata Hanif, Selasa (20/12).
Sementara, Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengungkapkan, saat ini terdapat 31 ribu Warga Negara Asing (WNA) asal Cina yang masuk ke Indonesia dengan izin tinggal terbatas, sejak Januari hingga Desember 2016.
Sementara, total WNA yang ada di Indonesia berjumlah 160 ribu orang lebih dengan izin tinggal terbatas. Sedangkan, dari 160 ribu itu, yang mempunyai izin bekerja sebanyak 27 ribu orang lebih.
Terakhir, Presiden Jokowi menyampaikan, masyakarat diminta untuk tidak menyebarkan isu hoax mengenai jumlah tenaga kerja asal China di Indonesia. Pasalnya, hingga saat ini jumlah tenaga kerja asal China hanya mencapai 21 ribu orang.
"Kalau enggak punya data jangan menyampaikan, namanya itu membohongi masyakarat, bisa meresahkan masyarakat. Jumlahnya hanya 21 ribu, ada yang bilang 10 juta, ada yang bilang 20 juta. Angkanya dari mana? Ditanya itu angkanya dari mana," kata Jokowi, Jumat (23/12).
