INDUSTRY.co.id, JAKARTA-Persoalan pasokan gas bumi kembali membayangi industri manufaktur nasional. Kali ini, industri pupuk menjadi salah satu sektor yang merasakan dampaknya. Ketidakpastian pasokan bahan baku tersebut berpotensi mengerek biaya produksi hingga Rp 4,5 triliun.
Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI) Nugroho Christijanto mengatakan, persoalan utama industri pupuk bukan semata ketersediaan gas secara nasional, melainkan distribusi yang belum merata ke sejumlah wilayah industri.
Dalam pemberitaan Bisnis.com, Kamis (19/11/2026), Nugroho menyebut sejumlah pabrik pupuk di Aceh belum sepenuhnya memperoleh pasokan gas sesuai kebutuhan.
"Di industri pupuk, persoalan tersebut sudah terjadi pada sejumlah perusahaan. Sebagai contoh, beberapa pabrik pupuk di Aceh belum sepenuhnya mendapatkan pasokan gas sesuai kebutuhan," ujar Nugroho dalam diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta.
Menurut dia, persoalan pasokan gas dapat berdampak langsung terhadap efisiensi operasional pabrik. Sebab, fasilitas produksi amonia yang menggunakan gas bumi sebagai bahan baku memiliki batas minimum kebutuhan pasokan agar dapat beroperasi secara optimal.
Ketika pasokan berada di bawah kebutuhan, konsumsi energi berpotensi meningkat dan efisiensi produksi menurun. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menekan daya saing produk pupuk nasional.
Bahkan, berdasarkan studi APPI, kenaikan harga gas sebesar US$ 1 per MMBTU berpotensi menambah biaya produksi industri hingga hampir Rp 4,5 triliun.
"Berdasarkan studi kami, kenaikan harga gas sebesar US$ 1 per MMBTU berdampak pada tambahan biaya produksi hampir Rp 4,5 triliun," kata Nugroho seperti dikutip Bisnis.com.
HGBT perlu dievaluasi
Di tengah persoalan tersebut, pelaku industri meminta pemerintah mengevaluasi implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Kebijakan harga gas murah dinilai belum cukup apabila tidak diikuti kepastian volume dan distribusi pasokan.
Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Sri Bimo Pratomo mengatakan, sektor industri perlu memperoleh perlakuan setara dengan sektor prioritas lain dalam penyaluran gas bumi.
Dalam pemberitaan Bisnis.com pada Kamis (19/11/2026), Bimo menegaskan kebijakan HGBT perlu berpihak kepada industri agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara luas.
"Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki satu pemahaman bahwa HGBT harus pro-industri. Jika kebijakan HGBT benar-benar pro-industri, maka multiplier effect-nya akan kita nikmati bersama," ujar Bimo.
Kemenperin juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas, serta PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk membahas kepastian pasokan dan distribusi gas.
Pemerintah turut menyiapkan rancangan peraturan presiden yang mengatur pengusahaan gas bumi, jaringan transmisi dan distribusi, serta harga gas bumi. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian pasokan bagi konsumen domestik, termasuk sektor manufaktur.
Kemenperin mencatat, manfaat ekonomi penerapan HGBT bagi sektor industri sepanjang 2020-2025 mencapai Rp 592,89 triliun. Angka tersebut mencakup peningkatan penjualan Rp 351,98 triliun, penerimaan pajak Rp 38,3 triliun, investasi Rp 158,68 triliun, serta penurunan subsidi pupuk Rp 43,93 triliun.
Distribusi menjadi pekerjaan rumah
Persoalan pasokan gas industri juga mendapat perhatian dari kalangan ekonom. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menilai, besarnya sumber daya gas bumi Indonesia belum otomatis menjamin ketersediaan pasokan bagi industri domestik.
Dalam pemberitaan Katadata.co.id, Kamis (19/11/2026), Heri menjelaskan hambatan penyaluran gas dari wilayah produksi ke lokasi pengguna masih menjadi tantangan. Bahkan, biaya distribusi dapat lebih tinggi dibandingkan harga gas itu sendiri.
"Harus dipastikan gas ini menjadi instrumen yang bisa berpengaruh terhadap penciptaan nilai tambah di industri yang menggunakannya," kata Heri.
Ia mengingatkan, gangguan pasokan maupun kenaikan harga gas dapat menurunkan utilisasi industri, meningkatkan biaya produksi, dan mendorong kenaikan harga produk.
"Kalau kami menciptakan suatu produk harganya lebih mahal dibanding produk impor, daya saing kami yang akan menjadi ancaman, menjadi taruhannya," ujarnya.
Bagi industri pupuk, kepastian pasokan gas juga berkaitan dengan ketahanan pangan nasional. Gas bumi merupakan bahan baku utama dalam produksi amonia yang selanjutnya diolah menjadi pupuk nitrogen, termasuk urea.
Karena itu, gangguan pasokan tidak hanya berpotensi mengganggu kinerja produsen, tetapi juga dapat memengaruhi ketersediaan pupuk bagi petani.
Ke depan, pelaku industri berharap pemerintah tidak hanya memberikan kepastian harga melalui HGBT, tetapi juga menjamin realisasi volume, infrastruktur distribusi, serta kesinambungan pasokan gas. Tanpa pembenahan di sisi tersebut, kebijakan gas murah berisiko tidak memberikan dampak optimal terhadap daya saing industri manufaktur nasional.