INDUSTRY.co.id - Jakarta – Wacana pelarangan rokok elektrik atau vape di Indonesia mulai memicu kekhawatiran pelaku industri. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan usaha dan mata pencaharian ribuan pekerja, mulai dari produsen, distributor, hingga peritel yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem industri rokok elektrik nasional.

Kekhawatiran ini mencuat menyusul terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape, serta berkembangnya wacana pembatasan hingga pelarangan produk tersebut di Indonesia.
 
Ketua Umum Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO), Fachmi Kurnia Firmansyah Siregar mengatakan, kebijakan pelarangan berpotensi memberikan tekanan besar terhadap pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menggantungkan seluruh penghasilannya dari bisnis vape.
 
Menurutnya, para pelaku usaha ritel tidak seharusnya ikut menanggung konsekuensi atas penyalahgunaan perangkat rokok elektrik oleh pihak-pihak tertentu.
 
"Di industri ini, ada para pelaku UMKM. Ini adalah satu-satunya tempat kami mencari nafkah. Jika kami dihukum karena kesalahan yang bukan kami lakukan, bagaimana rasa keadilan buat kami?" ujar Fachmi di Jakarta, Senin (16/11/2026).
 
Dia mengungkapkan, stigma negatif terhadap rokok elektrik akibat informasi penyalahgunaan perangkat vape untuk narkoba mulai berdampak langsung terhadap aktivitas bisnis para peritel.
 
Bahkan, sejumlah anggota ARVINDO dilaporkan mengalami kesulitan mempertahankan tempat usahanya. Ada pelaku usaha yang diminta meninggalkan lokasi bisnis, meskipun telah mengeluarkan investasi untuk pengadaan stok barang hingga renovasi tempat usaha.
 
"Ada juga member kami yang sudah mendapatkan kepastian bahwa dia tidak dapat memperpanjang sewanya. Begitu banyak stigma-stigma buruk ini, yang kami rasa perlu diluruskan," katanya.
 
Fachmi menegaskan, penyalahgunaan perangkat vape untuk narkoba merupakan persoalan yang harus ditindak tegas. Namun, penanganannya perlu dilakukan secara spesifik dan tidak digeneralisasi hingga merugikan seluruh pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara legal.
 
Karena itu, ARVINDO meminta pemerintah membuka ruang dialog dan melibatkan asosiasi sebagai mitra strategis dalam pengawasan industri. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, mengawasi peredaran produk, sekaligus membatasi akses rokok elektrik bagi anak-anak.
 
Selain mengancam keberlangsungan usaha, Fachmi mengingatkan kebijakan pelarangan justru berpotensi menciptakan persoalan baru berupa meningkatnya peredaran produk vape ilegal.
 
Menurutnya, ketika produk tidak lagi dapat dipasarkan melalui jalur resmi, permintaan konsumen berpotensi beralih ke pasar gelap yang sulit diawasi pemerintah.
 
Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat pengawasan terhadap kualitas produk, keamanan bahan, serta rantai distribusi menjadi semakin sulit.
 
"Market akan bergerak ke barang ilegal, ke pasar gelap yang tidak bisa dikontrol kualitasnya, tidak bisa dikontrol sumbernya. Menurut kami malah itu sangat berbahaya untuk konsumen," tutur Fachmi.
 
Dia berharap pemerintah dapat mengedepankan pendekatan pengaturan dan pengawasan yang lebih terukur dibandingkan menerapkan pelarangan secara menyeluruh.
 
Kekhawatiran serupa disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Produsen Elektrik Indonesia (PPEI), Daniel Boy Purwanto. Dia mengingatkan bahwa setiap kebijakan terkait rokok elektrik perlu mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem industri nasional yang melibatkan banyak pihak.
 
Menurut Daniel, industri rokok elektrik tidak hanya mencakup produsen, tetapi juga distributor, peritel, pekerja, serta berbagai sektor usaha pendukung yang memiliki keterkaitan dalam rantai pasok.
 
Dia menegaskan, pelaku industri pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba dan mencegah akses produk rokok elektrik oleh anak-anak.
 
Namun, upaya tersebut diharapkan tidak mengabaikan dampak ekonomi dan sosial terhadap pelaku usaha yang selama ini menjalankan kegiatan bisnisnya.
 
"Kami mendukung langkah tegas pemerintah dalam mengatur industri rokok elektrik nasional. Namun, kami juga berharap kebijakan yang diterapkan tetap proporsional dan berbasis data mengingat ribuan pekerja dan banyak pihak menggantungkan kehidupannya pada ekosistem industri ini," tegas Daniel.
 
Pelaku industri berharap pemerintah dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan terkait rokok elektrik. Dengan demikian, upaya melindungi masyarakat dari penyalahgunaan produk dapat berjalan beriringan dengan kepastian usaha, perlindungan tenaga kerja, dan keberlangsungan industri nasional.