INDUSTRY.co.id - Bagi peternak ayam di Tajur Halang, Kabupaten Bogor, listrik memiliki arti lebih dari sekadar menerangi kandang. Ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas peternakan, mulai dari penerangan, sirkulasi udara, hingga pengoperasian peralatan yang mendukung pemeliharaan ternak.
Manfaat listrik juga dirasakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan dukungan energi listrik, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas produksi, menggunakan peralatan yang lebih efisien, serta memperluas kegiatan ekonomi tanpa sepenuhnya bergantung pada tenaga manual. Kehadiran infrastruktur kelistrikan PLN dengan demikian menjadi salah satu fondasi bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan memperkuat pendapatan keluarga.
Gambaran tersebut menempatkan akses energi sebagai persoalan penting dalam pembangunan nasional. Sebab, ketika listrik mampu menggerakkan peternakan, usaha rumahan, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya, manfaatnya tidak hanya dirasakan pelanggan, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kemandirian desa.
Persoalan pemerataan listrik sendiri masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, meskipun akses kelistrikkan nasional terus berkembang.
Di Jawa Barat, misalnya, seluruh desa telah mendapatkan akses listrik. Namun, kondisi tersebut belum otomatis menjamin seluruh masyarakat menikmati sambungan listrik secara mandiri.
Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat, Tulus Arifan, mengungkapkan masih terdapat masyarakat di sejumlah kampung yang mengambil sambungan listrik dari rumah warga lain karena belum terjangkaunya jaringan secara langsung.
“Kalau di desa itu sudah 100 persen. Hanya memang saya bilang tadi tentang kemandirian, jadi masih ada yang masih ikut serta, dia mengambil listriknya itu masih nebeng dari yang mempunyai tempat ini, jadi masih nyambung-nyambung,” ujar Tulus, Jumat (5/11/2026).
Menurut Tulus, kondisi tersebut antara lain dipengaruhi letak permukiman yang berjauhan dan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Bahkan, terdapat kampung yang hanya dihuni sekitar 20 hingga 30 kepala keluarga.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan kelistrikan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah desa yang telah teraliri listrik. Pemerataan hingga tingkat kampung dan kemampuan setiap keluarga memperoleh sambungan listrik sendiri juga perlu menjadi perhatian.
Pemerintah Bidik Ratusan Ribu Pelanggan Baru
Secara nasional, pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik melalui Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Kementerian ESDM menargetkan penambahan 173.853 pelanggan baru melalui kedua program tersebut sepanjang 2026. Target itu mencakup pembangunan infrastruktur listrik di 2.065 lokasi.
Angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan pemerataan energi belum selesai. Pemerintah masih harus menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis sulit, maupun rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik sendiri.
Sementara itu, berdasarkan capaian 2025 yang diumumkan Kementerian ESDM pada Januari 2026, Program Lisdes telah direalisasikan di 1.516 lokasi dengan 77.616 pelanggan.
Adapun program BPBL berhasil menjangkau 205.968 rumah tangga hingga 31 Desember 2025.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerataan listrik merupakan bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat.
Pemerintah menargetkan seluruh desa dan dusun yang belum mendapatkan akses listrik dapat terlayani secara bertahap hingga 2029-2030.
Listrik Harus Menghasilkan Nilai Ekonomi
Di luar pembangunan jaringan dan penambahan pelanggan, persoalan berikutnya adalah memastikan listrik memberikan manfaat ekonomi yang nyata.
Pengalaman sektor peternakan dan UMKM di berbagai daerah menunjukkan bahwa energi dapat menjadi pengungkit produktivitas apabila didukung peralatan, keterampilan, akses pembiayaan, dan pasar.
Pada usaha peternakan ayam, misalnya, pasokan listrik yang andal dibutuhkan untuk mendukung penerangan dan pengoperasian sistem ventilasi kandang. Penggunaan peralatan yang tepat dapat membantu peternak mengelola lingkungan kandang dan kegiatan pemeliharaan secara lebih terukur.
Sementara bagi UMKM, listrik memungkinkan penggunaan mesin produksi, pendingin penyimpanan bahan pangan, serta peralatan pengemasan yang dapat meningkatkan efisiensi usaha.
Karena itu, pemerataan energi perlu diikuti program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jangan sampai listrik hanya tersedia untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi.
Langkah tersebut juga membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, PLN, pemerintah desa, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam kolaborasi PLN dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada April 2026 menekankan pentingnya menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Desa bukan lagi halaman belakang, tapi ujung tombak titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karena itu, bagaimana akses terhadap energinya tidak boleh tertinggal lagi,” ujar Darmawan.
Kolaborasi tersebut mencakup pemanfaatan listrik untuk kegiatan ekonomi produktif, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pengembangan energi baru terbarukan berbasis potensi lokal.
Pada akhirnya, kemandirian desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran pembangunan atau banyaknya infrastruktur yang didirikan. Kemampuan masyarakat mengelola sumber daya, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan juga menjadi ukuran penting.
Dari peternak ayam di Tajur Halang hingga pelaku UMKM di berbagai pelosok Indonesia, akses listrik membuka peluang agar masyarakat tidak hanya menjadi energi konsumen, tetapi juga menjadi pelaku pertumbuhan ekonomi.
Sebab, energi yang berkeadilan bukan semata-mata tentang menghadirkan terang di rumah warga, melainkan memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup lebih produktif, mandiri, dan sejahtera.
