INDUSTRY.co.id - JAKARTA, Kementerian Pariwisata mendorong pengembangan sektor Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) serta penyelenggaraan event sebagai salah satu strategi untuk menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar dari aktivitas pariwisata sekaligus memperkuat daya saing destinasi Indonesia.

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa mengatakan, kinerja sektor pariwisata Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif. Sepanjang 2025, Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan 1,20 miliar perjalanan wisatawan nusantara. Sementara itu, devisa pariwisata mencapai sekitar 18,27 miliar dolar AS.

Tren tersebut berlanjut pada semester I 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 7,45 juta kunjungan atau tumbuh 5,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, menurut Ni Luh, keberhasilan pariwisata tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan jumlah kunjungan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana pertumbuhan tersebut mampu mendorong wisatawan tinggal lebih lama, meningkatkan belanja, memperoleh pengalaman berkualitas, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Salah satu segmen yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan adalah MICE,” kata Ni Luh dalam Indonesia Tourism & MICE Outlook (ITMO) 2027 yang diselenggarakan Forwaparekraf di Mangkuluhur ARTOTEL Suites, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Berdasarkan data ICCA GlobeWatch Business Analytics – Country & City Rankings 2025, Indonesia mencatat 110 pertemuan asosiasi internasional. Capaian tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke-37 dunia, ke-10 di Asia Pasifik, dan keempat di ASEAN.

MICE juga semakin terkait dengan tren bleisure, yakni perpaduan perjalanan bisnis dan rekreasi. Dalam Indonesia Tourism Outlook 2025/2026, ekosistem MICE dan bleisure menjadi salah satu dari enam tren utama pariwisata nasional.

Menurut Ni Luh, peserta kegiatan bisnis maupun event kini tidak lagi hanya datang untuk menghadiri konferensi, rapat, atau pertunjukan. Mereka juga mencari pengalaman di destinasi, mulai dari kuliner, belanja produk lokal, wellness, hingga mengunjungi berbagai daya tarik wisata.

“Wisatawan yang datang untuk urusan bisnis atau menghadiri acara tidak lagi sekadar mengikuti konferensi, rapat, atau menyaksikan konser. Mereka juga ingin menikmati daya tarik daerah setempat, mulai dari berbelanja dan menikmati wisata kuliner hingga mengunjungi berbagai atraksi wisata. Hal inilah yang perlu kita perkuat integrasinya sehingga seluruh elemen tersebut saling terhubung menjadi satu ekosistem yang solid,” ujarnya.

Karena itu, pengembangan MICE ke depan dinilai perlu bergeser dari sekadar menyelenggarakan acara menjadi penciptaan pengalaman yang memiliki nilai tambah. Indonesia tidak hanya dituntut menyediakan venue, tetapi juga menghadirkan karakter dan pengalaman khas destinasi.

Dampak ekonomi event pun dinilai jauh lebih luas dibandingkan aktivitas selama acara berlangsung. Pergerakan peserta dapat memberikan manfaat bagi hotel, restoran, transportasi, UMKM, ekonomi kreatif, hingga tenaga kerja lokal.

Program Event by Indonesia sepanjang 2025, misalnya, tercatat menarik 12,20 juta pengunjung, melibatkan 20.877 UMKM, menyerap 257.561 tenaga kerja, serta menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp23,76 triliun.

“Ketika peserta datang, mereka menggunakan transportasi, menginap di hotel, menikmati kuliner, berbelanja produk lokal atau oleh-oleh, dan mengunjungi daya tarik wisata di daerah tersebut. Karena itu, nilai sebuah event tidak berhenti ketika lampu panggung dimatikan atau ruang konferensi ditutup,” kata Ni Luh.

Teknologi Jadi Bagian dari Pengalaman Wisata

Pengembangan pariwisata juga diarahkan untuk mengikuti perkembangan teknologi, termasuk memasuki era Tourism 5.0. Ni Luh mengatakan pemanfaatan teknologi diperlukan untuk menghadirkan pelayanan dan pengalaman perjalanan yang semakin sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

Salah satu implementasinya adalah MaiA, platform berbasis kecerdasan buatan (AI) pada laman Indonesia.travel yang membantu wisatawan merencanakan perjalanan secara lebih personal.

Meski demikian, teknologi dinilai tidak dapat berdiri sendiri. Penguatan teknologi harus berjalan bersama kesiapan destinasi, konektivitas, kualitas sumber daya manusia, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Sinergi tersebut diperlukan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi utama business events di kawasan ASEAN sekaligus memastikan manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Nilai baru pariwisata Indonesia terletak pada kemampuan kita mengubah setiap acara menjadi pengalaman, dan setiap pengalaman menjadi nilai yang berguna,” ujar Ni Luh.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Ni Made Ayu Marthini menilai penghargaan internasional yang diterima destinasi, atraksi, restoran, dan hotel Indonesia dapat menjadi indikator kinerja sekaligus instrumen pemasaran.

“Validasi atau award giving itu penting buat destinasi, atraksi dan sebagainya. Kenapa? Karena itu artinya membuktikan kinerja,” ujar Ni Made.

Ia menyebut jumlah properti Indonesia yang masuk dalam daftar Michelin meningkat dari 33 properti pada tahun sebelumnya menjadi 47 properti. Menurutnya, berbagai pengakuan internasional tersebut turut memperkuat citra industri hospitality Indonesia dan posisi Bali sebagai salah satu destinasi wisata dunia.

Kementerian Pariwisata juga tengah menyiapkan Wonderful Indonesia Award sebagai salah satu instrumen untuk mengukur keberhasilan program dan kinerja sektor pariwisata.

“Ini cara mengukur keberhasilan sebuah program dalam pariwisata. Ini penting sekali sebagai tools untuk marketing juga,” katanya.

Bali Didorong Sebarkan Konsentrasi Wisatawan

Dalam kesempatan yang sama, Ni Made menyoroti persoalan konsentrasi wisatawan di Bali. Ia meminta penggunaan istilah overtourism dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan pengukuran kapasitas destinasi.

“Kita harus hati-hati menyampaikan itu, karena kalau overtourism itu ada hitung-hitungannya. Per square meter itu berapa sih kapasitasnya? Jadi kita harus tahu dulu kapasitasnya,” ujarnya.

Menurut Ni Made, persoalan yang terlihat di Bali lebih berkaitan dengan konsentrasi wisatawan di kawasan tertentu, terutama wilayah selatan. Padahal, Bali memiliki delapan kabupaten dan satu kota dengan beragam potensi wisata.

Pemerintah karena itu mendorong penyebaran aktivitas wisata ke wilayah barat, utara, dan timur Bali dengan pendekatan experiential tourism. Setiap kawasan dapat menawarkan pengalaman yang berbeda sehingga wisatawan memiliki lebih banyak pilihan destinasi.

“Kalau ke barat itu masih lega, jadi kalau ke sana bisa surfing. Ke utara makanannya spesial, bisa memasak di sana, lihat lumba-lumba. Ke timur ada Karangasem, ada Puri, kemudian Taman Ujung,” kata Ni Made.

Ia menilai diversifikasi pengalaman tersebut dapat membantu mengurangi konsentrasi wisatawan di kawasan tertentu tanpa mengurangi daya tarik Bali sebagai destinasi utama.

“Kalau Bali itu dibilang overtourism, jangan. Karena itu terminologi yang berbahaya. Kalau overtourism itu menjadi citra, orang takut ke sana,” ujarnya.

Wisata Bahari Jadi Peluang Baru

Selain MICE, Kementerian Pariwisata juga mendorong pengembangan marine tourism atau wisata bahari. Indonesia dinilai memiliki modal besar berupa wilayah laut dan pulau yang luas, meski infrastruktur serta ekosistem pendukungnya masih perlu diperkuat.

Salah satu peluang yang tengah didorong adalah investasi di sektor yachting melalui pengembangan marina di sejumlah wilayah potensial.

“Kita punya laut dan pulau yang luar biasa, tapi belum banyak marinanya. Ini lebih ke investasi,” kata Ni Made.

Namun, pengembangan wisata bahari harus dibarengi perhatian terhadap aspek keselamatan. Menurut Ni Made, berbagai kecelakaan dalam transportasi laut menjadi pengingat bahwa standar keamanan harus terus diperbaiki melalui koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta industri.

“Keamanan berwisata ini salah satu program khusus. Atensi diberikan oleh Ibu Menteri dan Kementerian karena ini penting sekali. Citra itu harus dijaga, dan pariwisata itu mengenai citra,” ujarnya.

Untuk memperkuat promosi wisata bahari, Kementerian Pariwisata juga akan kembali memanfaatkan event, termasuk kegiatan sailing dan yachting. Strategi berbasis event dinilai dapat digunakan untuk menjangkau wisatawan berdasarkan minat, seperti diving, yachting, surfing, dan memancing.

Promosi akan diperkuat melalui platform digital serta berbagai pameran di dalam dan luar negeri.

AI Tetap Harus Menempatkan Manusia sebagai Pusat

Dalam pemanfaatan AI untuk pemasaran pariwisata, Ni Made menekankan bahwa teknologi harus ditempatkan sebagai alat pendukung, bukan pengganti manusia.

“AI ini adalah alat. Bagaimana justru kita menggunakannya untuk promosi. Tapi satu, tidak akan menggantikan manusia. Dua, peran manusia tetap penting,” katanya.

AI dapat membantu menyampaikan informasi mengenai destinasi, tetapi pelaku pariwisata tetap harus memahami sejarah, budaya, dan nilai yang dimiliki suatu daerah. Karena itu, peran tour operator dan tour guide masih diperlukan untuk menghadirkan pengalaman yang autentik sekaligus memastikan informasi yang diterima wisatawan benar.

Ni Made juga mengingatkan industri agar tidak sepenuhnya bergantung pada informasi yang dihasilkan AI. Data yang digunakan perlu diperbarui dan diverifikasi secara berkala agar informasi yang disampaikan kepada wisatawan tetap akurat.

“Kita memang harus rajin-rajin mem-feed AI tersebut kalau mau promosi, sehingga terserap AI yang bisa dipakai,” ujarnya.

Selain akurasi, aspek etika dan perlindungan data pribadi juga harus menjadi perhatian. Penggunaan teknologi dalam industri pariwisata perlu tetap menghormati privasi wisatawan serta menghindari penggunaan dan penyebaran data pribadi secara sembarangan.

“Selalulah dengan fenomena teknologi apa pun, ada batasannya. Ada etika juga menggunakannya. Privacy atau data privasi itu harus dihargai,” tutur Ni Made.

Dengan penguatan MICE, event, wisata bahari, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia, pemerintah menempatkan pariwisata bukan sekadar sebagai sektor yang mengejar pertumbuhan kunjungan, melainkan sebagai ekosistem yang mampu menciptakan pengalaman sekaligus menggerakkan nilai ekonomi bagi destinasi dan masyarakat.