INDUSTRY.co.id - JAKARTA— Pemerintah mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, akademisi hingga mitra internasional untuk membangun resiliensi berkelanjutan di tengah meningkatnya risiko bencana, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan, pengalaman penanganan bencana di Indonesia menunjukkan bahwa ketangguhan tidak dapat dibangun secara terfragmentasi. Menurut dia, resiliensi membutuhkan kerja sama lintas institusi agar kebijakan dan investasi menghasilkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

“Apa yang terjadi setelahnya sama pentingnya. Warga saling membantu, kelompok masyarakat dan pemerintah daerah merespons. Pemerintah pusat memobilisasi bantuan, dan mitra internasional berdatangan,” ujar Febrian dalam pembukaan The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR), ADEXCO 2026 dan IEE Series Engineering Week 2026 di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Febrian menilai, kompleksitas risiko saat ini semakin tinggi karena perubahan iklim, bencana, degradasi lingkungan, kerentanan ekonomi, dan pembangunan saling berkaitan. Namun, berbagai instrumen untuk menghadapinya masih kerap berjalan sendiri-sendiri, mulai dari institusi, mekanisme pendanaan, proses perencanaan hingga sistem akuntabilitas.

“Tantangannya adalah bagaimana membuat semuanya bekerja secara bersama-sama. Dan ini membutuhkan pergeseran mendasar dalam cara kita memandang resiliensi,” katanya.

Menurut Febrian, resiliensi juga tidak semestinya ditempatkan hanya sebagai agenda tambahan dalam pembangunan. Sebaliknya, ketangguhan harus menjadi bagian dari kualitas pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, pemerintah dan pelaku pembangunan perlu mengubah pendekatan dalam merencanakan, mengalokasikan investasi, membangun infrastruktur, serta mengukur kemajuan.

“Kita harus mengubah cara kita merencanakan, berinvestasi, membangun, dan mengukur kemajuan,” kata Febrian.

Pendekatan tersebut menjadi semakin penting karena dampak risiko bencana pada akhirnya paling nyata dirasakan di tingkat daerah dan komunitas. Karena itu, keputusan pembangunan seperti pembangunan sekolah, jalan, perlindungan sungai hingga pengelolaan kawasan perlu memperhitungkan risiko iklim dan bencana dalam jangka panjang.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengatakan, GFSR ke-3 yang berlangsung pada 9-10 September 2026 diarahkan untuk mendorong pergeseran dari sekadar membangun konsep menuju pelaksanaan serta dari dialog menuju dampak nyata.

Salah satu fokusnya adalah mengintegrasikan arsitektur kelembagaan agar seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dapat bekerja secara terpadu. Selain itu, pendanaan iklim, pendanaan risiko bencana, dan pendanaan pembangunan perlu dikoneksikan agar mampu menopang ketangguhan jangka panjang yang berorientasi pada pencegahan.

“Kedua, menyelaraskan modal. Prioritas pada upaya pendanaan iklim, pendanaan risiko bencana, dan pendanaan pembangunan dapat dikoneksikan dengan lebih baik untuk mendukung ketangguhan jangka panjang yang berorientasi pada pencegahan,” ujar Raditya.

Prioritas lainnya adalah menerjemahkan komitmen global dan strategi nasional menjadi aksi yang dipimpin di tingkat lokal, memperoleh kepercayaan masyarakat, serta menghasilkan pencapaian yang dapat diukur.

“Ini bukanlah tantangan abstrak. Ini adalah tantangan yang menentukan apakah kebijakan resiliensi benar-benar membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat,” katanya.

Dorongan membangun ekosistem resiliensi tersebut juga membuka ruang lebih besar bagi industri dan pengembang teknologi. Hal ini tercermin dalam penyelenggaraan ADEXCO 2026, ajang pameran dan konferensi manajemen bencana serta perlindungan sipil Asia yang mempertemukan pemerintah, industri, pengembang teknologi, praktisi, akademisi, masyarakat sipil, dan mitra internasional.

ADEXCO 2026 menampilkan berbagai solusi untuk seluruh siklus manajemen bencana, mulai dari kesiapsiagaan dan tanggap darurat hingga tahap pemulihan. Tahun ini, sebanyak 152 perusahaan dari sembilan negara berpartisipasi dalam pameran tersebut.

“Kami sangat bahagia melihat partisipasi yang terus meningkat tahun ini, dengan 152 perusahaan peserta pameran dari sembilan negara, yang menunjukkan peningkatan minat terhadap teknologi dan solusi manajemen bencana. Namun, kita harus ingat bahwa teknologi bukanlah tujuan akhir dari segalanya,” ujar Raditya.

Menurutnya, perkembangan teknologi perlu diikuti dengan penguatan kemitraan dan implementasi agar inovasi tidak berhenti pada produk atau solusi, tetapi benar-benar meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi risiko bencana.

“Mari kita perkuat kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta, antara peneliti dan praktisi, serta antara pengetahuan internasional dan pengalaman lokal,” tambahnya.

Penyelenggaraan GFSR ke-3 dan ADEXCO 2026 menjadi bagian dari Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2026 yang mengusung tema “Sustainability for Industrial Transformation”. Rangkaian tersebut juga mencakup Construction Indonesia, Concrete Show South-east Asia – Indonesia, Mining Indonesia, Oil & Gas Indonesia, Water Indonesia, serta GIFA & METEC Indonesia.

Raditya mengatakan, forum dan pameran tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang pertukaran pengetahuan dan teknologi, tetapi juga mendorong terbentuknya kerja sama baru antara pemerintah dan dunia usaha dalam memperkuat ekosistem kebencanaan.

“Mari kita gunakan wadah ini untuk menyegarkan kembali komitmen kolektif kita, menyelaraskan upaya kita, dan mengubah pengetahuan serta inovasi menjadi tindakan nyata,” ujarnya.