INDUSTRY.co.id - Jakarta, Komisi IX DPR RI menyepakati usulan tambahan anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sebesar Rp500 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Tambahan anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk pengadaan alat dan obat kontrasepsi atau alokon.
Kesepakatan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
"Komisi IX DPR RI bersepakat dengan Kemendukbangga/BKKBN RI atas usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 dari Kemendukbangga/BKKBN RI sebesar Rp500.000.000.000 yang dialokasikan untuk pengadaan alat obat kontrasepsi," ujar Charles.
Sebelumnya dalam rapat, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyoroti alokasi awal anggaran kegiatan strategis Kemendukbangga/BKKBN untuk pengadaan alokon yang hanya sebesar Rp350 miliar. Menurutnya, anggaran ideal untuk alokon seharusnya berkisar antara Rp800 miliar hingga Rp1 triliun.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh yang mendorong penambahan anggaran pengadaan alokon sebesar Rp500 miliar. Ia menilai alokasi Rp350 miliar tidak memadai, terlebih pada 2026 tidak tersedia anggaran alokon dan masih tingginya angka unwanted pregnancy.
"Karena kita yang selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat, kalau kita sudah berubah dua anak lebih sehat, bukan dua anak cukup lagi. Tentunya kita juga berpikir bagaimana ini salah satu untuk menghindari stunting itu adalah dengan perencanaan keluarga. Salah satu perencanaan keluarga adalah dengan alokon," jelasnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris juga menegaskan pentingnya pengadaan alokon dalam rangka pengendalian kependudukan agar struktur penduduk tetap sehat. Ia mengingatkan bonus demografi tidak akan otomatis menjadi keuntungan apabila peningkatan jumlah penduduk usia produktif tidak diiringi dengan penciptaan manusia dan lapangan kerja yang produktif.
"Kita memiliki angkatan kerja yang jumlahnya banyak, lapangan pekerjaannya tidak tersedia karena kemajuan teknologi yang hari ini mungkin di sektor industri tidak lagi atau sudah mulai melakukan otomatisasi, tidak menggunakan tenaga kerja kasar yang semakin berkurang, lalu penggunaan artificial intelligence juga semakin dominan. Jadi ini benar-benar harus tepat nih kebijakan dari pemerintah," tegasnya.
