INDUSTRY.co.id - Cikarang, Lima dekade setelah Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) ditandatangani di Bali, prinsip-prinsip yang menjadi fondasi hubungan antarnegara di Asia Tenggara kembali mendapat sorotan. 

Di tengah perubahan geopolitik dan munculnya berbagai tantangan baru, TAC dinilai tetap memiliki relevansi penting dalam menjaga stabilitas kawasan sekaligus memperkuat kerja sama ASEAN menuju ASEAN Community Vision 2045.

Perspektif tersebut mengemuka dalam ASEAN-ID Academic Conference on the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, bekerja sama dengan President University.

Konferensi yang berlangsung di Auditorium Charles Himawan, President University, Cikarang, Jawa Barat, tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan 50 tahun penandatanganan TAC. 

Mengusung tema “The 50 Year Journey of the TAC in ASEAN and Strengthening ASEAN Norms to Achieve the ASEAN Community Vision 2045,” forum ini membahas perjalanan TAC selama lima dekade sekaligus mengkaji bagaimana prinsip-prinsipnya dapat terus menjawab dinamika kawasan.

Sejumlah duta besar dan perwakilan negara-negara ASEAN serta negara mitra ASEAN di Jakarta turut hadir dalam konferensi tersebut. Forum juga mempertemukan perwakilan Sekretariat ASEAN, Pusat Studi ASEAN dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, akademisi, dan peneliti.

Pertemuan lintas pemangku kepentingan ini tidak hanya menjadi ruang refleksi atas perjalanan TAC, tetapi juga membuka kesempatan untuk mempertemukan berbagai perspektif mengenai masa depan kerja sama ASEAN.

TAC dan Tantangan Dunia yang Berubah

TAC lahir pada 24 Februari 1976 di Bali, ketika Asia Tenggara masih menghadapi tekanan politik, persaingan ideologi, dan berbagai warisan konflik. Lima puluh tahun berselang, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya masih menjadi salah satu pijakan penting dalam hubungan antarnegara di kawasan.

Penghormatan terhadap integritas teritorial, prinsip non-intervensi, serta penolakan terhadap ancaman maupun penggunaan kekuatan menjadi semakin relevan ketika kawasan dan dunia menghadapi lingkungan strategis yang terus berubah.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ina Hagniningtyas Krisnamurthi, menilai relevansi TAC justru semakin terlihat di tengah kompleksitas hubungan internasional saat ini.

Persaingan geopolitik yang semakin tajam, meningkatnya penggunaan kekuatan, hingga munculnya ancaman nonkonvensional seperti serangan siber dan gangguan rantai pasok menjadi tantangan yang dapat berdampak langsung terhadap stabilitas masyarakat.

Dalam konteks tersebut, TAC tidak semata-mata dipandang sebagai instrumen untuk mencegah konflik. Perjanjian tersebut juga menjadi salah satu landasan bagi negara-negara pihak untuk membangun kerja sama.

Namun, keberadaan norma dan mekanisme yang telah disepakati belum cukup apabila tidak diikuti dengan implementasi yang efektif. Tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai instrumen tersebut mampu diterjemahkan menjadi tindakan nyata.

“Sebuah tanda tangan memiliki nilai ketika diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Ujian sesungguhnya adalah apakah para pihak dapat menahan diri dan menyelesaikan perbedaan secara damai, menegakkan hukum internasional, serta menerjemahkan kerja sama yang efektif menjadi tindakan konkret,” ujar Dirjen Ina.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa perjalanan TAC selama 50 tahun tidak hanya dapat diukur dari keberlangsungan sebuah perjanjian, tetapi juga dari kemampuan negara-negara pihak untuk menjalankan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam menghadapi persoalan nyata.

Pendidikan sebagai Jembatan Antar-Masyarakat ASEAN 

Di luar hubungan diplomatik dan kerja sama antarpemerintah, pembangunan komunitas ASEAN juga membutuhkan keterhubungan antarmasyarakat. Dalam konteks inilah pendidikan dipandang memiliki peran strategis.

Rektor President University, Handa Abidin, S.H., LL.M., Ph.D., menekankan bahwa kerja sama ASEAN pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai hubungan antarnegara, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat di kawasan dapat saling mengenal, memahami, dan membangun hubungan yang lebih erat.

Selama hampir 25 tahun, President University telah menjadi bagian dari proses tersebut dengan menghadirkan mahasiswa dari berbagai negara ASEAN ke lingkungan kampus.

Saat ini, mahasiswa dari delapan dari 11 negara ASEAN telah atau sedang menempuh pendidikan di President University. Kampus tersebut juga terus membuka kesempatan bagi mahasiswa dari Kamboja, Laos, dan Singapura untuk bergabung dalam komunitas akademiknya.

“Kami percaya ASEAN hanya dapat terus berkembang dan tetap bersatu jika masyarakatnya saling memahami. Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan hal tersebut,” ujar Handa.

Komitmen President University terhadap pengembangan kajian dan kerja sama ASEAN kemudian diperkuat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

PKS tersebut ditandatangani oleh Handa Abidin, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Rektor President University, dan Ina Hagniningtyas Krisnamurthi, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Kerja sama tersebut sekaligus menandai bergabungnya President University sebagai Pusat Studi ASEAN ke-70 di Indonesia.

Dengan status tersebut, President University diharapkan semakin berperan dalam pengembangan kajian mengenai ASEAN dan Asia Tenggara. Ruang kolaborasi untuk penelitian, pertukaran pengetahuan, serta pengembangan gagasan mengenai berbagai persoalan regional pun semakin terbuka.

Akademisi Didorong Menerjemahkan TAC ke dalam Persoalan kontemporer

Forum akademik dalam konferensi turut menempatkan perguruan tinggi dan Pusat Studi ASEAN sebagai bagian penting dalam memperkuat relevansi TAC.

Menurut Dirjen Ina, peran akademisi tidak berhenti pada menjelaskan isi maupun sejarah TAC. Kajian akademik juga diharapkan mampu memberikan perspektif mengenai bagaimana prinsip-prinsip TAC dapat diterapkan untuk membaca dan merespons risiko yang muncul dalam konteks kekinian.

Dengan demikian, pengetahuan mengenai TAC tidak berhenti di ruang kelas maupun publikasi ilmiah, tetapi dapat menjadi salah satu masukan bagi pengembangan kerja sama regional.

Konferensi tersebut mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, dan Pusat Studi ASEAN dalam satu forum pertukaran gagasan. Lebih dari 30 tamu internasional serta perwakilan dari lebih dari 10 Pusat Studi ASEAN dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia turut berpartisipasi.

Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut memperluas ruang dialog mengenai masa depan kerja sama ASEAN sekaligus memperkuat jejaring akademik di bidang kajian Asia Tenggara.

Selain menjadi forum diskusi, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan kapasitas anggota Pusat Studi ASEAN, khususnya dalam penyusunan proposal penelitian dan pengembangan proyek yang dapat berkontribusi terhadap kerja sama regional.

Pada akhirnya, peringatan 50 tahun TAC menjadi lebih dari sekadar penanda sejarah. Perjalanan lima dekade perjanjian tersebut menjadi kesempatan untuk menilai kembali bagaimana norma-norma ASEAN dapat terus dihidupkan dalam praktik, sekaligus menjadi pijakan dalam menghadapi tantangan baru menuju ASEAN Community Vision 2045.

ASEAN-ID Academic Conference memperlihatkan bahwa masa depan TAC tidak hanya berada di tangan para diplomat dan pemerintah, tetapi juga berada dalam ruang-ruang akademik, penelitian, dan hubungan antarmasyarakat yang menjadi bagian penting dari perjalanan ASEAN.