INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperluas program penumbuhan wirausaha baru industri hingga ke pelosok Indonesia Timur. Salah satunya melalui kegiatan di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang menyasar pelatihan usaha sesuai kebutuhan pasar lokal.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berkolaborasi untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan mengedepankan kearifan sumber daya setempat, baik dari pemanfaatan bahan baku lokal hingga sosial budaya. Salah satu langkahnya yaitu melalui penumbuhan wirausaha baru industri yang kreatif, inovatif dan adaptif menangkap peluang pasar,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Minggu (30/8/2026).

Agus menekankan pentingnya wirausaha baru di daerah yang menciptakan produk dan jasa industri bernilai jual tinggi untuk mendongkrak perekonomian daerah dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Apalagi wirausaha baru yang naik kelas menjadi Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan memperkuat posisi strategis IKM dalam perekonomian nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat jumlah unit usaha IKM mencapai 4,45 juta unit atau 99,79 persen dari total unit usaha industri di Indonesia. Sementara data Sakernas per Februari 2026 menunjukkan IKM menyerap 13,06 juta tenaga kerja atau 65,38 persen dari total tenaga kerja sektor industri.

“Penumbuhan wirausaha baru melalui berbagai pembinaan di beragam sektor industri ini juga merupakan pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional,” tegas Menperin.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) menyelenggarakan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru (WUB) Industri Kecil di Kabupaten Halmahera Selatan pada 11–14 Agustus 2026. Kegiatan yang diikuti 80 peserta ini dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, Labuha.

“Program ini menegaskan komitmen Ditjen IKMA membawa pembinaan industri kecil hingga ke daerah kepulauan di kawasan timur Indonesia,” ungkap Direktur Jenderal IKMA Reni Yanita.

Dalam program ini, Ditjen IKMA fokus pada empat pilar utama:

1. Pengembangan 3 Sektor Unggulan Daerah

Ditjen IKMA fokus pada industri pengolahan kue atau roti, industri batik, dan perbengkelan roda dua. Ketiga komoditi ini mewakili kebutuhan yang selama ini banyak dipenuhi dari luar daerah, yaitu barang konsumsi harian, produk kreatif identitas budaya lokal, serta jasa pendukung mobilitas. 
Untuk batik, pelatihan difokuskan pada teknik batik cap dengan motif khas Halmahera Selatan karena produksinya mudah diulang, kualitas sama, dan waktu pengerjaan lebih singkat. Motif khas ini diharapkan menjadi nilai tambah untuk seragam instansi, sekolah, dan oleh-oleh daerah.

2. Penguatan Kapasitas dan Legalitas Usaha

Pada hari pertama, peserta dibekali materi perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS, kewirausahaan, dan akses permodalan bersama Dinas Penanaman Modal dan PTSP, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Labuha, serta praktisi usaha. Pada hari kedua hingga keempat dilanjutkan praktik teknis produksi, manajemen usaha, pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), kunjungan industri, serta bantuan mesin dan peralatan.

3. Pemanfaatan Potensi Lokal dan Pasar Tersedia

Pengembangan industri roti dan kue dipilih karena permintaannya berlangsung setiap hari dengan keterampilan dan modal relatif terjangkau. Sementara bimbingan kewirausahaan bengkel roda dua ditujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan yang menjadikan sepeda motor sebagai tulang punggung mobilitas sehari-hari.

4. Pendampingan Berkelanjutan dari Pemda

“Kami berharap rangkaian kegiatan ini mencetak wirausaha baru industri kecil yang jeli menghasilkan produk beragam dan bernilai tambah tinggi. Nantinya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dapat melanjutkan pendampingan dalam hal standardisasi produk, perluasan akses pasar, serta monitoring kemampuan dan aktivitas produksi,” kata Reni.

Wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muchsin menyampaikan apresiasi atas kehadiran program Kemenperin. 

“Percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif tidak cukup hanya mengandalkan investasi skala besar, melainkan harus ditopang oleh lahirnya para wirausahawan lokal yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Dukungan ini menjadi bukti komitmen kuat pemerintah pusat dalam memacu akselerasi penumbuhan wirausaha baru industri di kawasan Indonesia Timur, khususnya di Halmahera Selatan,” jelasnya.