INDUSTRY.co.id - Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi praktik pembakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk jika terdapat korporasi yang terindikasi terlibat dalam pembakaran.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Riau, Senin (24/8). Ia menekankan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan dengan memadamkan api, tetapi juga harus disertai penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga berada di balik pembakaran lahan.
“Seluruh izin korporasi itu kita cabut, saya tidak main-main ya. Tolong kepolisian, saya kira di sini main peran yang sangat penting,” tegas Prabowo.
Prabowo juga meminta seluruh aparat bersama pemerintah daerah melakukan langkah pencegahan hingga tingkat desa. Masyarakat, kata dia, perlu diberikan pemahaman bahwa pembakaran lahan merupakan tindakan yang dilarang keras.
“Seluruh aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apa pun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa. Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras,” ujarnya.
Selain upaya pencegahan, Prabowo menyebut TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah mengorganisasi masyarakat, termasuk kelompok tani, agar pengelolaan lahan dilakukan secara teratur dan tidak dengan cara membakar.
Menurut dia, dukungan pembiayaan bagi kelompok tani dapat dilakukan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun koperasi. Namun, Prabowo menegaskan pengelolaan tersebut harus tetap berada dalam pengawasan dan tidak dilakukan secara sembarangan.
“TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat, diorganisir per kelompok tani. Nanti biayanya bisa melalui KUR, koperasi. Tapi tidak boleh mereka liar,” katanya.
Prabowo juga meminta langkah pencegahan dilakukan lebih dini dengan segera membangun sumur bor di lokasi yang terdeteksi sebagai titik panas atau hotspot. Menurutnya, aparat tidak boleh menunggu sampai hotspot berkembang menjadi titik api dan kebakaran meluas.
“Jangan tunggu sampai jadi titik api tolong ya masuk ke titik hotspot itu segera aja masuk ke dalam ambil tindakan dini di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air,” ujar Prabowo.
Ia meminta TNI dan Polri segera mengerahkan kekuatan untuk mendukung langkah tersebut. Jika diperlukan tambahan personel maupun bantuan, laporan diminta segera disampaikan agar penanganan dapat dilakukan tanpa menunggu kondisi memburuk.
“Segera kerahkan TNI Polri segera kerahkan kekuatan kita kalau anda perlu tambahan bantuan segera laporan segera saja di 300 titik dibuat sumur bor air langsung kesitu bikin bor air begitu ada hotspot segera bikin bor air disitu jangan tunggu titik api,” tegasnya.
Prabowo kembali menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat di seluruh desa. Menurutnya, warga yang membutuhkan lahan untuk kegiatan pertanian atau membuka lahan tidak boleh mengambil jalan pintas dengan cara membakar.
“Kasih penjelasan edukasi kes semua unsur di semua desa kasih penjelasan membakar lahan adalah dilarang keras kalau mereka butuh untuk membuka lahan mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati nanti pemerintah yang akan bantu mereka.”
Prabowo secara khusus meminta aparat penegak hukum menyelidiki kemungkinan adanya korporasi yang memerintahkan masyarakat untuk melakukan pembakaran lahan.
“Apalagi ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki. Intelijen selidiki,” kata Prabowo.
Ia menegaskan, setiap indikasi keterlibatan korporasi harus segera dilaporkan kepada pemerintah. Jika ditemukan bukti atau indikasi keterlibatan dalam pembakaran lahan, pemerintah tidak akan ragu mencabut izin perusahaan tersebut.
“Kalau ada indikasi, segera laporan. Kita segera cabut, siapa pun korporasi, apa pun. Ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh bakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Prabowo juga menjanjikan kenaikan pangkat dan jabatan bagi Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dan Pangdam Riau Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo. Namun, janji tersebut disertai syarat agar keduanya terlebih dahulu menuntaskan pemadaman sisa karhutla di Provinsi Riau.
Pernyataan itu disampaikan langsung Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Pekanbaru, Riau, pada Senin, 24 Agustus 2026.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan karhutla di lapangan, tetapi juga mengejar pihak yang diduga menjadi aktor di balik terjadinya pembakaran. Prabowo meminta aparat memastikan tidak ada korporasi maupun individu yang memanfaatkan praktik pembakaran lahan untuk kepentingan tertentu.
