INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan mendapat perhatian serius pemerintah. Penanganan di lapangan terus diperkuat, sementara Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke Kalimantan Barat pada Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, untuk melihat kondisi sekaligus meninjau operasi penanganan karhutla.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan langkah penanggulangan berjalan sesuai kondisi nyata di lapangan. Presiden juga menerima paparan mengenai situasi terkini, sebaran kebakaran, serta berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengendalikan titik api.
“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” kata Presiden dalam kesempatan tersebut.
Operasi terpadu saat ini difokuskan antara lain di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Berdasarkan data pada 19 Agustus, tercatat sebanyak 518 hotspot di tiga provinsi tersebut.
Pemerintah juga terus menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai kabut asap di sejumlah wilayah. Kondisi jarak pandang dipantau secara berkala karena dapat berubah mengikuti kondisi cuaca, arah angin, tingkat kelembapan, serta pergerakan dan konsentrasi asap.
Di lapangan, sebanyak 12.880 personel gabungan dikerahkan. Mereka berasal dari Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, relawan, pelaku usaha, hingga masyarakat.
Penanganan dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari patroli, pemadaman darat, pendinginan, penyekatan area terbakar, hingga penguatan sumber air dengan pembangunan dan pemanfaatan sumur bor.
Upaya pemadaman dari udara juga terus diperkuat melalui pengerahan helikopter patroli, pesawat pemantau, dan operasi water bombing. Pemerintah turut mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca sesuai dengan kondisi atmosfer di wilayah terdampak.
Seluruh upaya tersebut diarahkan pada satu prioritas utama, yakni memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat sekaligus mencegah kebakaran meluas.
Selain penanganan api, pemerintah menegaskan bahwa aspek penegakan hukum juga menjadi bagian penting dalam operasi karhutla. Individu maupun korporasi yang terbukti melakukan pembakaran atau melanggar ketentuan akan dikenai sanksi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan apabila ditemukan unsur pidana yang menyebabkan terjadinya kebakaran.
“Bilamana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak,” ujar Prasetyo.
Ia menegaskan, penindakan dapat dilakukan secara tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Bahkan, untuk korporasi, pemerintah membuka kemungkinan pencabutan izin apabila pelanggaran yang dilakukan memenuhi ketentuan.
“Kalau ditemukan pelanggaran, kita tidak akan ragu-ragu dan akan kita tindak dan bahkan sampai kepada ada kemungkinan dicabut izinnya,” katanya.
Namun, pemerintah juga menyiapkan pendekatan berbeda bagi masyarakat yang membutuhkan lahan untuk aktivitas pertanian. Menurut Prasetyo, masyarakat tidak semata-mata harus berhadapan dengan larangan, tetapi perlu diberikan alternatif agar pembukaan lahan tidak dilakukan dengan cara membakar.
“Kalau perkaranya adalah masyarakat kita membutuhkan untuk membuka lahan, maka pemerintah akan hadir dalam bentuk yang lain dengan memberikan bantuan,” ujarnya.
Salah satu bentuk bantuan yang disiapkan adalah penyediaan alat berat, termasuk ekskavator, untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa menggunakan metode pembakaran.
Prasetyo menyebut Presiden telah memutuskan adanya penguatan atau penambahan alat berat untuk mendukung kebutuhan tersebut.
Dengan kombinasi pemadaman di lapangan, operasi udara, modifikasi cuaca, penegakan hukum, serta dukungan alat bagi masyarakat, pemerintah berharap karhutla dapat segera dikendalikan.
Masyarakat juga diminta tetap waspada, segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun kepulan asap, serta ikut mencegah kebakaran agar tidak meluas.
Pemerintah bersama seluruh unsur terkait menyatakan akan terus memperkuat operasi terpadu dan menyampaikan perkembangan situasi secara terbuka berdasarkan data yang telah diverifikasi.
