INDUSTRY.co.id - JAKARTA - Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) menilai Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam membangun industri manufaktur baterai yang kompetitif meski memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Kajian terbaru PYC bersama Climateworks Centre (CWC) menunjukkan manfaat hilirisasi nikel terhadap industri baterai domestik masih belum optimal karena perkembangan teknologi dan kapasitas produksi nasional yang masih terbatas.
Temuan tersebut dipaparkan dalam kegiatan PYC Talks Vol. 3 bertajuk Diseminasi Studi: Analisis Pengolahan dan Manufaktur Baterai di Indonesia yang digelar di Jakarta, Selasa (21/7). Forum tersebut membahas hasil riset sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat implementasi manufaktur baterai nasional.
Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center, Filda C. Yusgiantoro, mengatakan Indonesia memiliki modal strategis untuk menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai global. Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan tata kelola industri yang berkelanjutan.
"Indonesia memiliki posisi strategis dalam rantai pasok baterai global melalui cadangan nikel yang mencapai lebih dari 40 persen cadangan dunia. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan tujuan pengembangan industri baterai berbasis nikel, serta proses penambangan hingga manufaktur perlu dikelola secara bertanggung jawab agar berkelanjutan," ujar Filda.
Dalam kesempatan yang sama, Juanda Volo Sinaga, Subkoordinator Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara menegaskan pemerintah terus memperkuat kebijakan hilirisasi mineral dan pengembangan industri kendaraan listrik melalui berbagai insentif. Langkah tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem baterai dan kendaraan listrik nasional dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya mineral Indonesia.
Sementara itu, hasil studi yang dipaparkan oleh Massita Ayu Cindy Putriastuti dari PYC dan Dinda Ayu Maharani dari Climateworks Centre menunjukkan mayoritas kendaraan listrik yang beredar di Indonesia saat ini menggunakan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) yang tidak membutuhkan nikel sebagai bahan baku utama. Kondisi tersebut membuat manfaat kebijakan hilirisasi nikel terhadap industri baterai dalam negeri belum maksimal.
Kajian tersebut juga mengungkap kapasitas produksi baterai Indonesia masih jauh lebih kecil dibandingkan kapasitas produksi global. Karena itu, PYC dan CWC mengidentifikasi sejumlah kesenjangan sekaligus peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing industri baterai nasional di tengah perubahan teknologi dan dinamika pasar global.
Diskusi turut menghadirkan pandangan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kadin Indonesia Institute (KII), serta Indonesia Battery Corporation (IBC). Para pemangku kepentingan menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan, strategi investasi, serta penguatan ekosistem industri agar pengembangan manufaktur baterai nasional mampu menjawab tantangan pasar sekaligus mendukung target transisi energi Indonesia.
Melalui forum tersebut, PYC menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan rekomendasi kebijakan berbasis riset guna mendukung pembangunan industri baterai yang terintegrasi, berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan energi nasional di tengah percepatan transisi menuju energi bersih.
