INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) yang semakin masif di Indonesia membawa tantangan baru dalam menjaga keamanan data. Perlindungan data kini tidak hanya berfokus pada mencegah kebocoran, tetapi juga memastikan informasi pribadi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam konteks tersebut, sistem autentikasi yang kuat dinilai menjadi fondasi penting bagi terciptanya ekosistem digital yang aman dan terpercaya.
Isu tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam Garuda AI Impact Summit 2026. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nezar Patria, dalam pidato kuncinya menekankan bahwa tantangan pengembangan AI tidak lagi sebatas teknologi, tetapi juga mencakup literasi digital, kepercayaan publik, serta kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.
Menurut Nezar, kesenjangan di masa depan tidak hanya terjadi antara kelompok yang terhubung dan tidak terhubung dengan teknologi, tetapi juga antara mereka yang mampu memanfaatkan AI secara produktif dan pihak yang tertinggal dalam proses transformasi digital.
Dalam diskusi panel bertajuk AI for Digital Public Services, Founder dan Group CEO VIDA, Niki Luhur, menilai tingkat keberhasilan adopsi AI sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap keamanan teknologi tersebut. Ia menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan seharusnya tidak diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan.
“Transformasi digital tidak harus mengorbankan keamanan demi kenyamanan, maupun sebaliknya. Dengan desain dan arsitektur sistem yang tepat, keduanya justru dapat berjalan beriringan,” ujar Niki.
Niki menjelaskan, prinsip perlindungan data dapat diibaratkan seperti cara pelaku ransomware memanfaatkan kriptografi untuk mengunci data korban. Menurut dia, pendekatan yang sama dapat diterapkan secara positif untuk mengamankan data sebelum disalahgunakan.
“Kalau pelaku fraud menggunakan kriptografi untuk mengunci data kita, maka kita perlu mengunci datanya terlebih dahulu supaya orang lain tidak bisa menggunakannya,” tambahnya.
Ia mengatakan, setelah data diamankan, institusi perlu memastikan pengelolaan akses dilakukan melalui sistem autentikasi yang kuat. Sistem tersebut harus mampu mengidentifikasi pihak yang berhak mengakses data, menentukan siapa yang memegang kunci akses, serta memastikan setiap aktivitas dapat ditelusuri.
Urgensi penguatan autentikasi semakin tinggi mengingat hampir 95% pelanggaran keamanan data dan insiden siber di tingkat global dipicu oleh lemahnya sistem autentikasi. Metode autentikasi sendiri dapat dilakukan melalui kombinasi informasi yang diketahui pengguna, identitas biometrik seperti wajah atau sidik jari, serta perangkat yang dimiliki pengguna.
Menurut Niki, kebocoran data pribadi membuat informasi tersebut tidak lagi cukup untuk membuktikan identitas pemilik akun. Ancaman juga semakin kompleks karena modus penipuan berbasis AI kini tidak hanya menargetkan wajah dan suara, tetapi juga perangkat, jaringan, hingga pola perilaku pengguna.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam membangun fondasi ekosistem identitas digital nasional. Menurutnya, Indonesia telah memiliki standar verifikasi identitas yang sejalan dengan praktik global dan terus diperkuat melalui regulasi yang adaptif.
“Saya optimis AI dapat menjadi game changer bagi keamanan digital. Teknologinya sudah ada, standarnya sudah ada, dan regulasinya terus berkembang. Yang dibutuhkan sekarang adalah percepatan implementasi,” tutup Niki.
