INDUSTRY.co.id - GRESIK — Di tengah tekanan geopolitik global dan ketidakpastian ekonomi yang masih membayangi berbagai negara, minat investasi ke Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda surut. Pemerintah melihat tingginya arus modal, termasuk penanaman modal asing (PMA), sebagai sinyal bahwa kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional tetap terjaga. Salah satu indikatornya terlihat dari meningkatnya kebutuhan perluasan kawasan di sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terutama KEK Gresik.
Pemerintah pun mulai mempercepat proses perluasan kawasan tersebut guna mengakomodasi masuknya investasi baru dan memperkuat ekosistem industri terintegrasi yang menjadi keunggulan KEK Gresik. Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk rencana perluasan KEK Gresik yang digelar di Kantor Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Gresik atau Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Jumat (12/6).
Rapat dipimpin Sekretaris Dewan Nasional KEK yang juga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Pertemuan tersebut melibatkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Administrator KEK Gresik serta PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) selaku pengelola kawasan.
Pembahasan difokuskan pada kesesuaian tata ruang dan pemenuhan aspek teknis yang menjadi prasyarat dalam pengajuan perluasan kawasan. Pemerintah berharap proses perizinan dapat berjalan lebih cepat sehingga ekspansi KEK Gresik mampu mendorong peningkatan investasi, membuka lapangan kerja baru, dan memperbesar kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.
Sejak ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021, KEK Gresik menjelma menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur. Hingga triwulan I 2026, investasi kumulatif yang masuk mencapai Rp113,4 triliun. Dari jumlah tersebut, investasi setelah penetapan status KEK mencapai Rp108,2 triliun atau melonjak lebih dari 1.900% dibandingkan sebelum kawasan tersebut berstatus KEK.
Dari sisi ketenagakerjaan, kawasan ini telah menyerap 45.860 tenaga kerja. Lebih dari 44.000 di antaranya tercipta setelah KEK Gresik resmi beroperasi. Capaian tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mendorong ekspansi kawasan sebagai strategi mengakomodasi tingginya permintaan investasi sekaligus memperkuat integrasi industri dan pelabuhan serta mendukung pengembangan energi hijau.
Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN Prasetyo Wiranto menjelaskan pihaknya telah memaparkan berbagai aspek kesesuaian tata ruang pada area yang diusulkan untuk perluasan, termasuk alternatif mekanisme pemenuhan PKKPR yang dapat ditempuh sesuai ketentuan.
"Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memperoleh mekanisme yang paling efektif dan sesuai regulasi untuk mendukung percepatan proses perluasan kawasan," ujarnya.
Sementara itu, Susiwijono menegaskan pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap rencana ekspansi KEK Gresik mengingat tingginya minat investor dan kebutuhan pengembangan kawasan yang terus meningkat.
"Pemerintah mendukung penuh perluasan KEK Gresik, agar peluang dan potensi investasi yang ada dapat segera direalisasikan dan dikonversi menjadi aktivitas ekonomi dan lapangan kerja," kata Susiwijono.
Menurut dia, kebutuhan ekspansi kawasan menjadi cerminan tingginya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia. Peran KEK sebagai instrumen strategis untuk mendorong industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja juga semakin terlihat.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus memperkuat fungsi sebagai fasilitator investasi melalui sinkronisasi kebijakan dan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta pengelola kawasan. Langkah tersebut diharapkan memastikan seluruh aspek perencanaan, tata ruang, dan perizinan berjalan selaras sehingga perluasan KEK Gresik dapat terealisasi dan menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas.
