INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) semakin menekan industri keramik nasional. Di tengah pasokan gas murah yang terbatas, pelaku industri masih harus membeli gas menggunakan mata uang dolar AS dengan harga rata-rata mencapai US$ 15 per MMBTU.
Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengatakan, kondisi tersebut menjadi pukulan berlapis bagi industri keramik yang sangat bergantung pada gas sebagai sumber energi utama produksi.
"Ini kami terpukul. Kami membayar gas menggunakan US Dollar. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga pula. Gas ini dari bumi Indonesia, transaksi di dalam negeri, kenapa mesti menggunakan USD?" kata Edy di Jakarta.
Menurutnya, industri keramik sebenarnya masih mampu menjaga daya saing ketika memperoleh pasokan gas melalui program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US$ 7 per MMBTU. Namun, volume gas murah yang diterima industri saat ini hanya sekitar 40%-45% dari total kebutuhan.
Kekurangan pasokan tersebut harus ditutup melalui skema regasifikasi LNG yang harganya mencapai US$ 21 per MMBTU. Akibatnya, rata-rata harga gas yang dibayar industri kini melonjak hingga sekitar US$ 15 per MMBTU atau lebih dari dua kali lipat harga HGBT.
"Kalau dirata-ratakan, industri keramik saat ini membayar gas sekitar US$ 15 per MMBTU. Artinya dua kali lipat dari harga HGBT," ujarnya.
Kondisi tersebut dinilai membuat daya saing industri keramik Indonesia semakin tergerus. Edy menyoroti harga gas industri di negara tetangga yang justru lebih murah, meski sebagian masih mengandalkan impor.
Ia menyebut harga gas industri di Thailand saat ini sekitar US$ 12 per MMBTU, sementara Malaysia berada di kisaran US$ 10-11 per MMBTU.
"Thailand masih impor gas, sementara Indonesia produsen gas. Tapi harga yang kami bayar justru lebih mahal. Ini yang kami khawatirkan akan mengganggu utilisasi dan daya saing industri," katanya.
Meski menghadapi tekanan berat, ASAKI tetap menargetkan tingkat utilisasi industri keramik bisa menembus lebih dari 80% pada tahun depan. Namun target tersebut hanya bisa tercapai jika pasokan gas tersedia secara memadai dengan harga yang kompetitif.
"Kami berani targetkan utilisasi di atas 80%, dengan catatan pasokan gas lancar dan harganya berdaya saing," ujar Edy.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ASAKI mendesak pemerintah mempertimbangkan penerapan Domestic Market Obligation (DMO) gas bagi sektor industri, termasuk industri keramik.
Menurut Edy, kebutuhan gas untuk industri dalam negeri seharusnya menjadi prioritas sebelum ekspor dilakukan. Bahkan, pelaku industri mengaku siap membeli gas dengan harga yang setara dengan harga ekspor.
"Kami tidak minta disubsidi. Kalau harga ekspor US$ 8 atau US$ 9, kami juga siap beli dengan harga yang sama. Yang penting ada transparansi dan kepastian pasokan," tegasnya.
ASAKI juga berharap pemerintah dapat memfasilitasi dialog antara industri dan pemasok gas, termasuk PGN, guna mencari solusi jangka panjang terkait harga dan ketersediaan gas.
Mahalnya harga gas turut memukul struktur biaya produksi industri keramik. Saat ini, gas menyumbang sekitar 40% dari total biaya produksi.
Dengan harga gas rata-rata mencapai US$ 15 per MMBTU, kontribusi biaya energi terhadap total biaya produksi diperkirakan melonjak hingga lebih dari 45%.
Padahal, saat awal implementasi HGBT pada 2020-2021 ketika harga gas masih berada di level US$ 6 per MMBTU, porsi biaya energi hanya sekitar 27%-28%.
"Kenaikan ini sangat berat. Biaya energi sekarang bisa di atas 45% dari total biaya produksi," ungkap Edy.
Meski biaya produksi melonjak, industri belum berani menaikkan harga jual secara signifikan. Pelaku usaha khawatir langkah tersebut akan semakin menekan daya beli masyarakat sekaligus mengurangi daya saing terhadap produk impor.
Sebagai gantinya, perusahaan memilih melakukan efisiensi internal dan memangkas margin keuntungan untuk menjaga pasar.
"Kami tidak bisa sepenuhnya membebankan kenaikan biaya ini ke konsumen. Akhirnya margin industri tergerus sekitar 3%-4%. Padahal margin industri keramik umumnya hanya sekitar 8%-9%," katanya.
ASAKI memperingatkan, tanpa langkah konkret dari pemerintah terkait harga dan pasokan gas, industri keramik nasional berisiko kehilangan daya saing baik di pasar domestik maupun ekspor di tengah semakin agresifnya serbuan produk impor.
