INDUSTRY.co.id - JAKARTA – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI semakin mempertegas posisinya sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional.
Memasuki usia ke-17, Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan ini terus memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui penguatan fungsi Development Finance Institution (DFI) yang berorientasi pada dampak sosial dan lingkungan.
Dalam Simposium PT SMI 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (22/4), terungkap bahwa tantangan pembangunan ke depan tidak lagi sekadar soal besaran nominal angka, melainkan kualitas dari setiap rupiah yang digulirkan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi, pemerintah harus jeli dalam menjaga sektor riil agar tetap ekspansif namun tetap berada dalam koridor disiplin fiskal yang ketat.
Purbaya menggarisbawahi bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki keterbatasan dalam mendanai seluruh kebutuhan infrastruktur yang masif. Oleh karena itu, instrumen pembiayaan kreatif dan kolaborasi multipihak menjadi harga mati untuk menggerakkan proyek-proyek strategis.
"Pemerintah tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan pembangunan, sehingga APBN harus berperan sebagai katalis, terutama pada proyek-proyek yang memiliki multiplier effect tinggi. Dalam konteks ini, kolaborasi dengan institusi seperti PT SMI menjadi sangat penting dalam memperkuat pembiayaan pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tegas Purbaya.
Senada dengan itu, Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah menyatakan bahwa arah kebijakan perusahaan kini bergeser menuju penciptaan ekosistem pembangunan yang kolaboratif. Sejak didirikan, PT SMI tercatat telah mengucurkan komitmen pembiayaan sebesar Rp275 triliun, yang mampu mengungkit akumulasi nilai proyek hingga Rp1.183 triliun.
Angka tersebut bukan sekadar statistik, karena telah menyerap sekitar 10,9 juta tenaga kerja dan memberikan kontribusi nyata sebesar 0,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Namun, Reynaldi mengingatkan bahwa skala pembiayaan saja tidak cukup untuk menjawab tantangan zaman. "Ke depan, tantangan pembangunan infrastruktur tidak hanya tentang skala pembiayaan, tetapi bagaimana pembiayaan yang diberikan mampu menciptakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang nyata," ujar Reynaldi.
Menurutnya, PT SMI berkomitmen penuh untuk menjadi enabler bagi pembangunan berkelanjutan yang terukur dan memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Sebagai bentuk nyata dari komitmen terhadap aspek keberlanjutan, PT SMI juga menyelenggarakan SMI Environmental and Social Safeguards (ESS) Awards. Penghargaan ini menjadi instrumen evaluasi bagi para debitur, mulai dari BUMN hingga Pemerintah Daerah, untuk memastikan bahwa proyek yang didanai tidak mengabaikan standar lingkungan dan sosial. Penilaian dilakukan secara ketat, mencakup aspek kepatuhan terhadap Corrective Action Plan (CAP) hingga mitigasi terhadap eksposur publikasi negatif.
Sepuluh entitas terpilih, mulai dari PT Angkasa Pura Indonesia hingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dinilai telah melampaui standar kepatuhan dasar. Reynaldi menegaskan bahwa langkah ini merupakan pesan kuat bagi pelaku industri bahwa keberlanjutan adalah standar operasional baru dalam dunia pembiayaan.
"Inisiatif ini sekaligus menegaskan bahwa keberlanjutan bukan sekadar prinsip, melainkan standar operasional yang terintegrasi dalam setiap aktivitas pembiayaan," pungkasnya.
Langkah agresif PT SMI dalam memadukan pembiayaan berbasis riset melalui SMI Institute dan penerapan standar ESG yang ketat diharapkan mampu menjadi mesin pertumbuhan baru yang merata, guna mengurangi ketimpangan wilayah yang selama ini menjadi tantangan klasik ekonomi Indonesia.
