INDUSTRY.co.id - Jakarta, Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta pada Rabu (1/4/2026), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata untuk menjaga transparansi serta memperkuat sinergi kelembagaan.
“Kami berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan memperkuat sinergi ke depan,” ujar Menpar Widiyanti.
Dalam paparannya, Menteri Pariwisata menyampaikan berbagai capaian serta langkah strategis Kementerian Pariwisata, mulai dari realisasi program unggulan, kontribusi program kerja, hingga dampak dinamika global terhadap sektor pariwisata nasional.
Salah satu tantangan yang disoroti adalah konflik di Timur Tengah yang turut memengaruhi kondisi pariwisata Indonesia.
Sebagai respons, pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi melalui penyesuaian strategi, termasuk pergeseran target pasar wisatawan agar sektor pariwisata tetap adaptif dan tangguh.
“Sebagai langkah mitigasi, kami telah menyiapkan penyesuaian strategi dengan fokus pada pergeseran target pasar. Implementasinya akan dilakukan secara bertahap, seiring perkembangan situasi geopolitik. Kami berharap kondisi global segera membaik,” kata Menpar.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P. Daulay menyatakan bahwa pihaknya memahami laporan realisasi anggaran serta dampak global yang dihadapi sektor pariwisata. Namun, Komisi VII menekankan pentingnya tindak lanjut atas berbagai rekomendasi yang telah disampaikan.
Rekomendasi tersebut mencakup peninjauan struktur anggaran di setiap unit kerja eselon I agar lebih proporsional dan tepat sasaran, serta perhitungan matang dalam penyesuaian program mitigasi agar tidak menghambat pencapaian target strategis.
Selain itu, Komisi VII DPR RI juga mendorong optimalisasi pasar wisatawan Asia Tenggara, penguatan penataan kawasan Labuan Bajo melalui standardisasi dan sertifikasi usaha, serta dukungan terhadap pengembangan sektor MICE internasional.
Hal ini termasuk koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait kebijakan visa C10 dan C11.
Komisi VII turut menekankan pentingnya penguatan kebijakan bebas visa, optimalisasi peran polisi pariwisata, penegasan length of stay, serta percepatan implementasi kebijakan bebas sampah plastik di destinasi wisata.
Dalam aspek promosi, DPR mendorong penguatan strategi digital dengan narasi yang menekankan keamanan dan kenyamanan wisatawan sebagai respons terhadap dinamika global.
Kementerian Pariwisata juga diminta untuk mengarahkan program vokasi agar tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga menghasilkan penciptaan lapangan kerja.
Di sisi lain, pengembangan pariwisata regeneratif didorong sebagai kebijakan strategis yang berfokus pada restorasi lingkungan, mitigasi dampak, serta keseimbangan ekonomi masyarakat.
Menutup pertemuan tersebut, Menpar Widiyanti menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan oleh Komisi VII DPR RI.
“Kami menyadari bahwa pengawasan dan dukungan dari Komisi VII sangat krusial dalam memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta pengembangan pariwisata Indonesia,” tutupnya.