INDUSTRY.co.id - Jakarta, Nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan pada awal pekan seiring meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap dampak lonjakan harga minyak global terhadap kondisi fiskal Indonesia. Pada perdagangan Senin (9/3) pagi, rupiah sempat melemah 0,6% ke level 17.015 per dolar AS sebelum akhirnya ditutup di level 16.945 atau turun 0,2%.
Tekanan terhadap rupiah terutama dipicu oleh lonjakan harga minyak dunia di tengah meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Dalam perdagangan intraday hari yang sama, harga minyak Brent sempat melonjak hingga 28,9% ke kisaran US$119,5 per barel—level tertinggi sejak 30 Juni 2022—sebelum terkoreksi dan bergerak di sekitar US$102,6 per barel pada sore hari.
Harga minyak di level tersebut jauh di atas asumsi makroekonomi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar US$70 per barel. Dengan harga sekitar US$102,6 per barel, level tersebut tercatat sekitar 46,6% lebih tinggi dari asumsi anggaran pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan bahwa jika harga minyak bertahan di kisaran US$90–92 per barel tanpa adanya penyesuaian pada sisi belanja negara, maka defisit APBN 2026 berpotensi melebar hingga 3,6% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini melampaui batas maksimal defisit yang ditetapkan secara hukum sebesar 3% terhadap PDB.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan menggunakan APBN untuk menyerap guncangan kenaikan harga minyak. Konsekuensinya, alokasi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) berpotensi meningkat, tergantung pada seberapa besar kenaikan harga minyak serta berapa lama harga tersebut bertahan di level tinggi. Pemerintah juga akan mengevaluasi perkembangan situasi dalam satu bulan ke depan untuk menentukan respons kebijakan yang paling tepat.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pasokan bahan bakar di dalam negeri masih mencukupi. Pemerintah juga belum berencana menaikkan harga BBM bersubsidi, setidaknya hingga periode Idulfitri.
Di luar faktor harga minyak, pelemahan rupiah juga dipengaruhi oleh meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kedisiplinan fiskal Indonesia. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi APBN hingga akhir Februari 2026 telah mencatat defisit sebesar Rp135,7 triliun atau setara 0,53% terhadap PDB. Angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi pada Februari 2025 yang mencatat defisit 0,13% terhadap PDB, sementara target defisit APBN 2026 ditetapkan sebesar 2,68% terhadap PDB.
Defisit tersebut dipengaruhi oleh lonjakan belanja negara yang meningkat 41,9% secara tahunan menjadi Rp493,8 triliun hingga akhir Februari 2026. Di sisi lain, pendapatan negara memang tumbuh 13% secara tahunan menjadi Rp358 triliun, didorong oleh kenaikan penerimaan pajak sebesar 30,5% secara tahunan. Meski demikian, belanja yang meningkat lebih cepat menyebabkan APBN tetap mencatat defisit, dengan keseimbangan primer juga mengalami defisit sebesar Rp35,9 triliun.
Kondisi ini berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam menghadapi risiko kenaikan harga minyak yang berkepanjangan. Bagi investor, pergerakan harga minyak global kini menjadi sumber ketidakpastian baru karena berimplikasi langsung terhadap ketahanan fiskal Indonesia serta kemungkinan penyesuaian kebijakan pemerintah, baik melalui kenaikan harga BBM maupun penyesuaian belanja negara.
Sentimen tersebut juga tercermin di pasar keuangan domestik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat kembali melemah 3,3% pada perdagangan Senin (9/3), sejalan dengan penurunan bursa saham di kawasan Asia. Meski demikian, investor asing masih mencatatkan aksi beli bersih (net buy) sebesar Rp1,1 triliun di pasar saham Indonesia.
