INDUSTRY.co.id - Jakarta – Persoalan fundamental yang menghambat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas disebut bukan semata soal pembiayaan, melainkan serbuan produk impor yang membanjiri pasar domestik. 

Hal ini disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di tengah rekor target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 yang mencapai Rp295 triliun.

Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp295 triliun pada 2026 dengan 1,37 juta debitur baru. Target tersebut meningkat dibanding realisasi 2025 sebesar Rp270 triliun, dengan penyaluran ke sektor produktif mencapai Rp163,9 triliun.

Namun demikian, Maman menilai peningkatan plafon KUR belum sepenuhnya berdampak pada kenaikan kelas UMKM.

“Pasar Indonesia ini becek, kotor, dan jorok. Sebagus apa pun mereka dibantu hari ini sehingga bisa produksi, tapi kalau tidak bisa jual barang percuma. Pasar kita dipenuhi barang impor,” kata Maman dalam Diskusi Media FWUMKM bertema Mengawal Momentum UMKM Naik Kelas di Tengah Rekor Penyaluran KUR di Smesco Startup Hub, Jakarta Selatan, Jumat (27/2).

DM FWUMKM ini terselenggara berkat dukungan dari berbagai pihak diantaranya PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) / PT PLN, PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) / PT SMF, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), Aqua, Shopee. 

Menurut Maman, banjir produk impor membuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas produksi, pendampingan, hingga akses pembiayaan UMKM menjadi kurang optimal. Ia menekankan perlunya pembatasan impor secara lebih tegas dan terkoordinasi lintas kementerian.

Dirinya mendorong kebijakan terpadu antara Kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan “sterilisasi” pasar domestik agar produk lokal mendapatkan ruang lebih besar.

“Intervensi pemerintah tidak akan maksimal kalau pasar domestik tidak diamankan,” ujarnya.

Selain itu, Maman juga menyoroti tingginya biaya layanan platform digital atau charging fee yang membebani UMKM saat menjual produk secara daring. Biaya tersebut dinilai menggerus margin keuntungan dan menurunkan daya saing produk lokal.

Maman turut menyinggung ketimpangan penyaluran kredit nasional. Dari total kredit perbankan sebesar Rp8.149 triliun, sebanyak Rp6.569 triliun atau 80,6 persen justru mengalir ke sekitar 50 korporasi besar.

Sementara itu, kontribusi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan baru mencapai 19,4 persen, masih jauh dari target 25 persen.

“Kita mencatat kredit untuk UMKM baru 19,4 persen. Masih ada sekitar enam persen yang belum mampu dipenuhi,” katanya.

Di sisi lain, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai tantangan UMKM tidak hanya soal impor, tetapi juga persoalan pembiayaan yang belum optimal.

Ia menyebut suku bunga perbankan yang relatif tinggi dan persyaratan agunan yang ketat masih menjadi kendala utama. Akibatnya, banyak pelaku UMKM terpaksa mengandalkan modal sendiri.

“Penyaluran KUR dan pembiayaan non-KUR untuk UMKM justru mengalami penurunan pada periode Oktober hingga Desember,” ujarnya.

Menurut Nailul, realisasi KUR 2025 bukanlah yang tertinggi dalam sejarah. Pada 2022, penyaluran KUR sempat mencapai angka lebih tinggi. Meski begitu, KUR tetap berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi desa, dengan 72,3 persen desa di Indonesia telah terlayani KUR.

Ia juga menyoroti ketimpangan sektor penerima KUR yang masih didominasi perdagangan, sementara sektor industri dan manufaktur belum terserap optimal.

Dikesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Edy Misero, mengkritik implementasi kebijakan KUR di lapangan. Meski pemerintah menyatakan kredit di bawah Rp100 juta tidak memerlukan agunan, praktiknya bank tetap meminta jaminan.

“Peraturan pemerintah di langit: Rp100 juta tanpa jaminan, tapi di lapangan tetap ditanya agunan,” ujar Edy.

Ia menilai perbankan, khususnya Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara), belum sepenuhnya memberikan kemudahan sesuai regulasi. Menurutnya, yang dibutuhkan UMKM bukan hanya bunga murah, tetapi percepatan proses pencairan.

Kesulitan mengakses KUR, lanjut Edy, mendorong banyak pelaku UMKM beralih ke fintech dan pinjaman online dengan bunga jauh lebih tinggi.

“Kesulitan KUR membuat banyak UMKM ambil dari fintech atau pinjol. Semuanya diambil karena terdesak,” tegasnya.

UMKM 2026: Antara Rekor KUR dan Tantangan Pasar

Dengan target KUR Rp295 triliun pada 2026, pemerintah berharap daya saing UMKM meningkat. Namun, perdebatan antara persoalan akses pasar akibat impor dan kendala pembiayaan menunjukkan bahwa tantangan UMKM bersifat multidimensi.

Penguatan perlindungan pasar domestik, perbaikan tata kelola impor, reformasi penyaluran kredit, serta penurunan biaya platform digital dinilai menjadi kunci agar UMKM benar-benar bisa naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.