INDUSTRY.co.id - Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi untuk meningkatkan daya saing industri furnitur dan kerajinan Indonesia agar mampu memperluas penetrasi ke pasar ekspor nontradisional. Langkah ini meliputi diplomasi perdagangan, perluasan pasar global, hingga penguatan kapasitas industri kecil dan menengah (IKM).
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, industri furnitur merupakan sektor hilir padat karya yang memberi nilai tambah signifikan bagi perekonomian nasional.
“Pada triwulan III tahun 2025, industri furnitur berkontribusi 0,92 persen terhadap PDB nonmigas," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin (24/11).
Nilai ekspor furnitur Indonesia mencapai USD 0,92 miliar hingga triwulan II-2025, meningkat dibanding periode sama tahun sebelumnya yang mencapai USD0,91 miliar. Amerika Serikat masih menjadi pasar terbesar dengan porsi 54,6 persen.
Sementara itu, industri kerajinan juga mencatat kinerja positif dengan nilai ekspor USD 173,49 juta, tumbuh 9,11 persen (yoy).
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menegaskan, perlunya strategi khusus untuk memasuki pasar nontradisional di Eropa Timur, Timur Tengah, Amerika Latin, India, dan Jepang.
“Untuk memasuki pasar Eropa misalnya, pelaku industri perlu memperhatikan kualitas desain serta kepatuhan terhadap standar keamanan dan lingkungan,” katanya.
Reni menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi internasional, seperti standar formaldehida EPA, ECO Mark Jepang, hingga sertifikasi Dubai Central Laboratory (DCL). Negara seperti Jerman dan Belanda juga menerapkan aturan ketat terkait emisi VOC (Volatile Organic Compound).
Industri furnitur Indonesia kini menghadapi tantangan dari kebijakan tarif resiprokal Pemerintah AS. Mulai 26 September 2025, produk lemari dapur, dan meja rias kamar mandi dikenakan tarif 50 persen, sementara furnitur berlapis kain dikenakan tarif 30 persen.
“Kebijakan ini berdampak pada penundaan pesanan dan kenaikan biaya logistik,” ungkap Reni.
Sebagai respons, Ditjen IKMA membuka peluang pasar alternatif melalui diplomasi, edukasi standar mutu, dan penguatan kapasitas IKM.
Plt. Direktur IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan Yedi Sabaryadi menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan PT Propan Raya memberikan edukasi terkait kualitas cat dan material finishing ramah lingkungan. Edukasi dilakukan pada Pameran Mebel dan Kerajinan UMKM se-Jawa Timur, 13 November 2025 di Surabaya.
“Penggunaan finishing berbasis air (water-based coating) menjadi sangat penting untuk memenuhi standar global,” kata Yedi.
Ditjen IKMA menyediakan berbagai fasilitas bagi IKM, di antaranya: Pelatihan SDM dan pendampingan, Fasilitasi sertifikasi produk dan keahlian, Restrukturisasi mesin/peralatan dengan cashback 25–40%, Layanan teknis permesinan melalui DAK kabupaten/kota, serta Sertifikasi TKDN gratis bagi industri kecil.
Selain itu, tersedia dukungan pembiayaan melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK) bekerja sama dengan Himbara dan BPD. Program ini memberikan subsidi bunga 5 persen untuk pembelian mesin/peralatan dan modal kerja, dengan limit pembiayaan Rp500 juta–Rp10 miliar.
“Program restrukturisasi mesin sangat diminati karena membantu IKM meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi,” ujar Yedi.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga daya saing furnitur Indonesia di tengah dinamika global. Dengan penguatan kualitas, sertifikasi, serta pemanfaatan fasilitas pembiayaan, pelaku IKM diharapkan mampu menembus pasar nontradisional dan menjaga performa ekspor nasional.
