INDUSTRY.co.id - Jakarta – Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian strategis sektor pangan pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto periode 2024–2029. Sejumlah indikator utama seperti produksi pangan, kesejahteraan petani, stabilitas pasokan, hingga reformasi tata kelola menunjukkan peningkatan signifikan.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menilai keberhasilan ini merupakan hasil konsistensi kebijakan pemerintah yang sejak Oktober 2024 menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas nasional.
“Pemerintahan tahun pertama Bapak Presiden Prabowo Subianto telah memperlihatkan keseriusannya dalam bidang swasembada pangan. Kami mengapresiasi banyak langkah yang telah dilakukan pemerintah,” ujar Titiek Soeharto, Jumat (14/11).
Titiek merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memproyeksikan produksi beras Januari–Desember 2025 mencapai 34,77 juta ton, atau naik 4,15 juta ton dibandingkan 2024. Lonjakan ini diyakini memungkinkan Indonesia menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025, sebuah capaian penting setelah impor beras 2023–2024 menembus 7,5 juta ton.
Menurut Titiek, peningkatan produksi merupakan hasil dari dukungan pemerintah melalui penyediaan sarana pertanian, akses teknologi, dan perbaikan manajemen produksi.
Indikator kesejahteraan petani juga menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani (NTP) pangan mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110. Titiek menyebut capaian ini menandakan kebijakan negara mampu memberi ruang ekonomi lebih luas bagi petani sekaligus mendorong produktivitas.
Komisi IV juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Ketahanan stok dinilai menjadi penopang utama stabilitas nasional di tengah ketidakpastian ekonomi dan krisis pangan global.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman memberikan apresiasi atas reformasi distribusi pupuk yang dilakukan pemerintah. Ia menilai simplifikasi jalur distribusi dan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen telah menekan biaya produksi petani secara signifikan.
“Pemerintah menunjukkan keberpihakan yang konsisten kepada petani kecil dan menengah,” ujar Alex.
Pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp6.500/kg dengan jaminan pembelian oleh negara. Langkah ini membuat stok beras Bulog mencapai level tertinggi sepanjang sejarah disertai pembayaran tepat waktu kepada petani.
Menurut Alex, kebijakan tersebut efektif memutus ketergantungan petani pada tengkulak sekaligus memperkuat posisi tawar mereka di pasar.
Alex menegaskan bahwa keberhasilan sektor pangan tahun ini harus dijaga keberlanjutannya melalui penguatan koordinasi antar-instansi, percepatan modernisasi teknologi pertanian, serta peningkatan ketahanan pangan jangka panjang.
“Komisi IV berkomitmen mendukung seluruh kebijakan yang memperkuat kedaulatan pangan nasional. Kami mengapresiasi kerja keras Menteri Pertanian dan jajaran dalam merealisasikan gagasan besar Presiden Prabowo,” pungkasnya.
