Dorong Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, KemenPU Teken Nota Kesepahaman dengan Kemenkum

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga (SAM Bidang HAL), Triono Junoasmono, menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dengan berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L), Rabu (14/05/2025) di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta.

Penandatanganan ini merupakan langkah lanjutan dalam memperkuat kolaborasi lintas sektoral guna mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 20 K/L turut menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama atas arahan Presiden Prabowo yang menginginkan akselerasi dalam pengambilan keputusan dan pelayanan hukum kepada lembaga dan masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen antar-lembaga untuk memperkuat pelayanan hukum dan tata kelola pemerintahan. 

“Total mitra yang melakukan penandatanganan hari ini adalah 20 K/L. Ini merupakan penandatanganan yang kedua, setelah sebelumnya dilakukan pada bulan Januari. Dan kami rencanakan akan ada lagi penandatanganan di bulan depan,” ujar Menteri Supratman dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Menteri Supratman menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mendukung agenda besar pemerintah. “Kementerian Hukum terus melanjutkan kerja sama lintas sektoral dalam mendukung Indonesia Emas 2045. Kami yakin penandatanganan nota kesepahaman ini bukan hanya seremonial semata, tetapi komitmen bersama untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang terintegrasi,” tegasnya.

Kegiatan penandatanganan ini juga menjadi momentum penting untuk mendiskusikan sejumlah agenda penting, termasuk perubahan nomenklatur dan perluasan kerja sama strategis antar lembaga. Sinergi yang dibangun melalui penandatanganan ini juga akan memperkuat posisi masing-masing instansi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi dan komitmen bersama seluruh K/L. Semoga penandatanganan ini dapat menghasilkan dampak nyata bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tambah Supratman.

SAM Bidang HAL Triono Junoasmono menyampaikan, Kementerian PU menyambut baik kolaborasi ini dan siap mendukung penuh langkah-langkah strategis yang telah disepakati. 

“Kementerian PU sangat mendukung sinergi lintas sektoral ini demi terciptanya pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Kami yakin kerja sama ini akan memberikan dampak langsung dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional menuju Indonesia Emas 2045,” kata Triono.

Melalui nota kesepahaman ini, Kementerian PU akan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Hukum yang mencakup sejumlah ruang lingkup kerja sama strategis, antara lain, pertukaran data dan informasi, khususnya terkait badan usaha penyedia jasa konstruksi, pelaksanaan pembinaan hukum serta pembentukan peraturan perundang-undangan secara terkoordinasi dan terpadu. 

Di samping itu, kerja sama juga akan dilakukan dalam mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya melalui pendidikan dan pelatihan bagi pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan serta Analis Hukum. Dan juga dalam proses uji materiil di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi terkait substansi peraturan di bidang pekerjaan umum. 

“Kolaborasi ini diharapkan akan mendorong komitmen bersama dalam memperkuat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik,” tandas Triono.