INDUSTRY.co.id - JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menindak pelanggaran di pasar modal. Melalui Siaran Pers Nomor SP 237/DKPU/OJK/XI/2026 tertanggal 21 November 2026, OJK menetapkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu atas 10 kasus hasil pemeriksaan.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen OJK dalam memperkuat pengawasan, menjaga integritas perdagangan, meningkatkan transparansi, serta melindungi investor.
Pelanggaran yang ditindak mencakup manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan, pelanggaran transaksi material dan transaksi afiliasi, serta ketidakpatuhan kewajiban pengalihan saham.
3 Kasus Manipulasi Saham
Dari 10 kasus tersebut, tiga di antaranya merupakan manipulasi perdagangan saham dengan total keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan sebesar Rp 23,77 miliar.
Nilai tersebut merupakan jumlah yang diperintahkan untuk dikembalikan, bukan jumlah yang telah terealisasi.
1. Saham HOMI
OJK menemukan manipulasi pada saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) periode 20 Maret-21 Juli 2023 yang melibatkan PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S.
Pola transaksi melibatkan 15 rekening efek dan menciptakan gambaran semu atas aktivitas perdagangan. Keuntungan tidak sah mencapai Rp 6,89 miliar.
OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tersebut, melarang para pihak berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) selama 3-10 tahun, serta memerintahkan penutupan 15 rekening efek terkait.
2. Saham SAMF
Manipulasi saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) periode 4-19 Mei 2021 dilakukan Ir JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.
Keuntungan tidak sah mencapai Rp 12,55 miliar. OJK memerintahkan pengembalian keuntungan, larangan berkegiatan di sektor PMDK selama 5-10 tahun, dan penutupan rekening efek atas nama Iffat Ashila Iqbal di PT Mirae Asset Sekuritas.
3. Saham SMDM
Manipulasi saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) periode 6 September-18 Oktober 2022 dilakukan bersama-sama oleh sembilan pihak, termasuk peserta Kompetisi HOTS Championship Season 9 dan 10 yang digelar PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
Keuntungan tidak sah mencapai Rp 4,32 miliar. OJK memerintahkan pengembalian keuntungan dan larangan berkegiatan di sektor PMDK selama 3-5 tahun.
7 Kasus Pelanggaran Emiten
Selain manipulasi, OJK juga mengenakan denda atas tujuh kasus pelanggaran emiten:
- TECH: PT Indosterling Technomedia Tbk dan pengurusnya didenda total Rp 690 juta karena tidak menyampaikan informasi material terkait Putusan Mahkamah Agung atas Komisaris Utama Sean William Henley.
- PT Karya Bersama Anugerah Tbk: Didenda Rp 800 juta karena tidak melakukan prosedur transaksi material atas jual beli tanah di Kalimantan. Direksi Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono didenda Rp 400 juta secara tanggung renteng.
- PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk: Didenda Rp 550 juta karena belum mengalihkan 114.068.100 saham treasuri hingga 4 April 2025.
- PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk: Didenda Rp 325 juta karena tidak melakukan prosedur transaksi afiliasi atas penambahan modal ke PT Sinarniaga Sejahtera.
- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk: Didenda Rp 550 juta dan diperintah mengalihkan kembali saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) minimal 2,62 persen atau sekitar 236.738.922 saham kepada masyarakat paling lambat 31 Desember 2026.
- PT Mark Dynamics Indonesia Tbk: Didenda Rp 75 juta karena tidak melakukan prosedur transaksi afiliasi atas akuisisi PT Anugrah Gloria Mas.
- PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk: Didenda Rp 300 juta dan peringatan tertulis atas pelanggaran pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi. Auditor Jailani didenda Rp 15 juta.
Total denda administratif dari seluruh kasus mencapai Rp 3,71 miliar.
OJK menegaskan, penegakan hukum tidak hanya untuk memberi konsekuensi, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi yang diperoleh secara tidak sah tidak dipertahankan pelanggar dan kewajiban pasar modal dipenuhi secara efektif.
Ke depan, OJK akan terus meningkatkan pengawasan transaksi efek, memperkuat kualitas pemeriksaan, serta meningkatkan koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO) untuk mendeteksi dan menindak praktik yang mengganggu integritas pasar.