INDUSTRY.co.id, JAKARTA – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mulai menjadi perhatian pelaku usaha nasional. Posisi rupiah yang mencapai Rp18.254 per dolar AS pada penutupan perdagangan Kamis (19/11/2026) berpotensi menambah tekanan biaya produksi, terutama bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Tekanan nilai tukar tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Pasalnya, kenaikan biaya pembelian bahan baku dari luar negeri dapat menggerus margin keuntungan perusahaan, sementara kemampuan produsen untuk menaikkan harga jual masih dibatasi daya beli masyarakat.

Mengutip data perdagangan yang diberitakan Antara, rupiah melemah 22 poin atau 0,12% ke posisi Rp18.254 per dolar AS pada Kamis (19/11/2026). Tekanan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) dan ketidakpastian geopolitik global.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Subandi, sebelumnya mengingatkan bahwa pelemahan rupiah dapat semakin membebani industri yang bergantung pada bahan baku impor.

Dalam wawancara dengan CNN Indonesia pada 13 November 2026, Subandi menyebut kenaikan biaya impor berpotensi menggerus margin keuntungan perusahaan. Ia mencontohkan industri berbahan baku baja yang telah kehilangan sekitar 1%–2% dari margin keuntungan.

Bahkan, menurut Subandi, sejumlah produk impor di luar baja berpotensi mengalami penggerusan margin hingga 10%–15%.

"Beberapa produk impor di luar baja bisa tergerus 10-15%," ujar Subandi kepada CNN Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan nilai tukar di pasar keuangan, tetapi juga berpotensi memengaruhi keberlangsungan operasional perusahaan.

BI Naikkan Suku Bunga Acuan

Di tengah tekanan nilai tukar, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah memperkuat stabilitas rupiah melalui kenaikan suku bunga acuan.

Dalam hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17–18 November 2026, BI memutuskan menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6%.

Bank sentral menyatakan keputusan tersebut ditujukan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global sekaligus menjaga inflasi 2026–2027 tetap berada dalam sasaran 2,5% plus minus 1%.

Namun, kenaikan suku bunga acuan juga memiliki konsekuensi terhadap dunia usaha. Biaya pendanaan berpotensi meningkat apabila kenaikan suku bunga diteruskan ke suku bunga kredit perbankan.

Akibatnya, perusahaan yang membutuhkan pembiayaan untuk modal kerja maupun ekspansi usaha perlu memperhitungkan tambahan beban keuangan.

Ancaman Imported Inflation

Selain menekan margin perusahaan, pelemahan rupiah juga berpotensi memunculkan imported inflation atau inflasi yang bersumber dari kenaikan harga barang impor.

Bank Indonesia mewaspadai risiko tersebut seiring pelemahan nilai tukar dan kenaikan harga komoditas global akibat gangguan pasokan serta ketegangan geopolitik.

Dalam pemberitaan Liputan6.com pada 18 November 2026, Deputi Gubernur Senior BI Aida S. Budiman menjelaskan bahwa tekanan inflasi impor tidak hanya dipengaruhi nilai tukar, tetapi juga kenaikan harga komoditas akibat disrupsi pasokan global.

Dampaknya dapat merambat ke berbagai komponen biaya ekonomi, mulai dari energi, transportasi, pangan, hingga barang konsumsi.

Jika tekanan tersebut berlangsung dalam waktu lama, produsen berpotensi menghadapi pilihan sulit antara menaikkan harga jual atau menyerap kenaikan biaya dengan mengorbankan margin keuntungan.

Perbaikan Struktur Impor Jadi Kunci

Di sisi lain, BI menilai stabilitas rupiah tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan moneter. Perbaikan struktur perdagangan luar negeri juga diperlukan untuk memperkuat ketahanan sektor eksternal.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menekankan pentingnya peningkatan ekspor dan pengurangan ketergantungan impor, khususnya impor energi.

Dalam pemberitaan Bisnis.com pada 19 November 2026, Destry menyebut sektor eksternal turut memengaruhi stabilitas nilai tukar dan cadangan devisa Indonesia.

Karena itu, penguatan industri substitusi impor, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, serta diversifikasi sumber bahan baku menjadi langkah strategis untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak nilai tukar.

Bagi pelaku usaha, stabilitas rupiah menjadi faktor penting dalam menjaga kepastian biaya produksi dan perencanaan bisnis.

Ke depan, kemampuan pemerintah dan otoritas moneter menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat struktur industri domestik akan menjadi penentu daya tahan dunia usaha menghadapi gejolak ekonomi global.