INDUSTRY.co.id, JAKARTA-Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah menyiapkan aturan tarif layanan kurir online untuk pengantaran barang dan makanan. Pemerintah akan mempertimbangkan pendapatan pengemudi, keberlanjutan perusahaan aplikasi, serta keterjangkauan biaya layanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, penetapan tarif kurir online harus memperhatikan kepentingan seluruh pihak dalam ekosistem ekonomi digital.

Menurut dia, tarif yang terlalu rendah berpotensi mengganggu keberlanjutan usaha pengemudi dan perusahaan aplikasi. Sebaliknya, tarif yang terlalu tinggi dapat membebani UMKM dan mengurangi minat konsumen menggunakan layanan pengantaran.

"Kalau kita terlalu murah, bisnis aplikasi dan UMKM tidak akan bertahan, tetapi kalau terlalu mahal, maka UMKM tidak ada yang beli juga," ujar Edwin seusai mendampingi Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menerima audiensi Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Edwin menjelaskan, penyusunan aturan tarif kurir online merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Melalui regulasi tersebut, Kemkomdigi mendapat mandat untuk menyusun pengaturan terkait layanan pengantaran berbasis aplikasi, termasuk pengantaran barang dan makanan.

Kemkomdigi tampung aspirasi pengemudi kurir online
Dalam menyusun kebijakan tarif kurir online, pemerintah akan terlebih dahulu mempelajari kondisi kerja dan biaya operasional yang ditanggung para pengemudi.

Edwin mengatakan, pemerintah perlu memahami karakteristik pekerjaan kurir, mulai dari biaya penggunaan kendaraan, bahan bakar, tenaga, waktu, hingga risiko selama menjalankan pekerjaan.

Karena itu, Kemkomdigi membuka ruang dialog dengan pengemudi, perusahaan aplikasi, dan kementerian terkait sebelum menetapkan kebijakan.

"Kita tidak mau mengambil kebijakan yang nanti malah menyusahkan, baik itu kurir online, aplikator, ataupun UMKM-nya. Bagaimana menetapkan porsi yang adil itu adalah pekerjaan yang harus didasari pemahaman dan dialog antara regulator, para pengemudi, aplikator, dan juga nanti dengan Menteri UMKM," jelas Edwin.

Ia menambahkan, aspirasi pengemudi menjadi salah satu masukan penting dalam merumuskan skema tarif yang adil dan manusiawi.

Pemerintah juga mencatat masukan mengenai sejumlah program dan skema layanan aplikasi yang dinilai memberatkan pengemudi. Hal tersebut turut menjadi perhatian untuk ditinjau dalam proses penyusunan regulasi.

Pengemudi minta tarif kurir online sesuai biaya operasional
Sementara itu, perwakilan FDTOI Mahmud mengapresiasi langkah Kemkomdigi yang membuka ruang dialog dengan pengemudi transportasi online dari berbagai daerah.

Menurut Mahmud, pengaturan tarif pengantaran paket dan makanan merupakan tuntutan yang telah lama diperjuangkan pengemudi sejak layanan tersebut berkembang pada 2016.

Ia menilai pendapatan yang diterima pengemudi selama ini belum sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan, seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, dan kuota internet.

Mahmud juga meminta pemerintah melibatkan perwakilan pengemudi dari berbagai daerah dalam proses penyusunan aturan tarif kurir online.

Pasalnya, kondisi geografis dan karakteristik setiap wilayah dapat memengaruhi biaya operasional serta tantangan yang dihadapi pengemudi saat mengantarkan barang dan makanan.

"Yang kami minta tidak neko-neko. Kami ingin pendapatan yang layak atas apa yang kami keluarkan. Kami menggunakan bensin, motor, kuota, dan tenaga untuk mengantarkan paket maupun makanan," ujar Mahmud.

Pemerintah cari keseimbangan tarif kurir online
Edwin menegaskan, pemerintah akan mempertimbangkan seluruh masukan yang disampaikan pengemudi dalam proses penyusunan regulasi.

Kemkomdigi ingin memastikan aturan tarif kurir online dapat memberikan perlindungan dan kepastian pendapatan bagi pengemudi tanpa mengganggu keberlangsungan bisnis perusahaan aplikasi.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga agar biaya layanan pengantaran tetap terjangkau bagi UMKM dan konsumen.

Dengan demikian, pengaturan tarif diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dalam ekosistem ekonomi digital. Pengemudi memperoleh kompensasi yang layak, perusahaan aplikasi dapat menjalankan usahanya secara berkelanjutan, sedangkan UMKM dan konsumen tetap dapat memanfaatkan layanan pengantaran dengan biaya yang terjangkau.