INDUSTRY.co.id - Jakarta- Industri manufaktur Indonesia semakin menunjukkan geliat yang cemerlang dalam menapaki tahun 2025, khususnya pada awal triwulan. Hal ini ditandai dari capaian Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global menunjukkan bahwa manufaktur Indonesia pada Februari 2025 menyentuh level 53,6.
Angka tersebut naik signifikan hingga 1,7 poin dari capaian PMI manufaktur pada bulan Januari 2025 yang menyentuh angka 51,9. PMI manufaktur Indonesia bulan Februari ini merupakan titik tertinggi sejak 11 bulan terakhir.
Level ekspansi ini juga sejalan dengan capaian Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada bulan Februari 2025 yang terctat di level 53,15. Posisi tersebut meningkat 0,05 poin dibandingkan Januari 2025 atau naik 0,59 poin dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Sama dengan bulan Januari 2025, di Februari juga untuk PMI manufaktur Indonesia dan IKI berada pada fase ekaspansi. Ini menandakan bahwa sektor industri manufaktur terus berkembang dengan optimisme yang cukup tinggi di awal tahun,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (3/3).
Dia menjelaskan, meskipun di tengah berbagai dinamika politik dan ekonomi global, industri manufaktur nasional tetap menunjukkan kepercayaan yang tinggi dalam menjalankan usahanya. Hal ini turut mencerminkan kondisi iklim usaha di Indonesia yang kondusif karena adanya beberapa regulasi pemerintah yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing bagi sektor industri.
Selain itu, lanjutnya, melesatnya kinerja industri manufaktur ini karena didorong oleh tingginya produktivitas dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar domestik yang meningkat. “Karena pasar domestik masih menjadi andalan, harus dipastikan gempuran impor bisa dihilangkan, dengan diterbitkan kebijakan safeguard, lartas, dan lainnya untuk melindungi pasar dalam negeri,” terangnya.
Menurutnya, yang terpenting adalah pelaksanaan kebijakan tata kelola importasi yang benar untuk melindungi industri dalam negeri. Hal ini terlihat juga optimisme dari pengusaha tekstil karena sudah dipastikannya Permendag baru terkait pengendalian impor atas tekstil dan produk tekstil.
“Tentunya kebijakan ini akan menciptakan fair play di pasar domestik terhadap barang-barang impor yang diduga melakukan praktik dumping. Tentunya optimisme ini akan berlanjut apabila hal yang sama diberlakukannya juga kepada komoditi-komoditi hilir lainnya yang langsung dikonsumsi masyarakat,” ungkap Menperin.
Sejumlah perusahaan yang menaikkan kapasitas juga turut menambah jumlah tenaga kerja. Bahkan, peningkatan jumlah tenaga kerja pada bulan Februari merupakan yang tercepat yang pernah tercatat dalam survei ini.
Disisi lain, Kemenperin mengapresiasi terhadap keberlanjutan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri yang telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
“Kami juga mengapresiasi kepada Bapak Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia atas diterbitkannya Keputusan Menteri ESDM Nomor 76K/2025 tentang Perpanjangan HGBT untuk tujuh sektor industri dan berlaku selama lima tahun kedepan,” imbuhnya.
Menperin Agus optimis PMI manufaktur Indonesia pada Maret 2025 juga akan berada dalam fase ekspansi. Hal ini karena adanya peningkatan produksi dan aktivitas pembelian selama bulan Ramadhan.
“Biasanya terjadi lonjakan konsumsi masyarakat pada bulan Ramadhan dan Lebaran, terutama pada pembelian produk makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, serta alas kaki,” ucapnya.
Dengan adanya berbagai upaya strategis dan inovasi dari para pelaku, serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah, Menperin optimis sektor industri manufaktur dapat kembali bangkit dan mencatat pertumbuhan positif sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami yakin PMI manufaktur Indonesia bisa lebih tinggi lagi apabila didukung dengan kebijakan yang strategis,” tutup Menperin Agus.
PMI manufaktur Indonesia pada Februari 2025 mampu melampaui PMI manufaktur Amerika Serikat (51,6), Taiwan (51,5), Filipina (51,0), China (50,8), Thailand (50,6), Malaysia (49,7), Vietnam (49,2), Jepang (48,9), Myanmar (48,5), Jerman (46,1), dan Inggris (46,4).