INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Sistem pembayaran mulai menjadi arena strategis baru dalam agenda transformasi ekonomi nasional. Di tengah ledakan transaksi digital, PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, memperkuat posisi di sektor tersebut dengan menggandeng Yayasan Bina Astacita Center (BACenter) untuk mengembangkan solusi pembayaran berbasis riset dan kebijakan.

Jalin dan BACenter menandatangani nota kesepahaman pada 6 Agustus 2026. Kerja sama ini bukan sekadar pengembangan produk pembayaran digital, tetapi diarahkan untuk membangun solusi yang dapat menopang agenda pemerintah, mulai dari digitalisasi layanan publik, optimalisasi penerimaan negara dan daerah, efisiensi belanja pemerintah, penyaluran bantuan sosial, hingga perluasan inklusi keuangan.

Langkah tersebut memperlihatkan semakin strategisnya posisi infrastruktur pembayaran dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia. Apalagi, pertumbuhan transaksi digital terus melaju dengan kecepatan tinggi.

Bank Indonesia mencatat volume transaksi melalui internet dan mobile banking, BI-FAST, serta BI-RTGS mencapai 16,07 miliar transaksi sepanjang semester I 2026. Jumlah tersebut tumbuh 36,88% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, volume transaksi QRIS pada kuartal II 2026 melonjak 100,12% secara tahunan. Transaksi QRIS antarnegara bahkan mencatat nilai net inbound Rp1,52 triliun.

Dengan skala transaksi sebesar itu, sistem pembayaran tidak lagi sekadar menjadi urat nadi transaksi perbankan dan perdagangan. Infrastruktur pembayaran telah menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi nasional yang menentukan bagaimana uang bergerak, bagaimana penerimaan negara dikumpulkan, bagaimana bantuan disalurkan, dan bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat berlangsung secara digital.

Di titik inilah posisi Jalin sebagai bagian dari ekosistem Danantara menjadi penting. Penguatan infrastruktur pembayaran dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperbesar kendali dan kapasitas negara terhadap ekosistem ekonomi digital yang terus berkembang.

Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji mengatakan pengembangan sistem pembayaran pemerintah tidak cukup hanya bertumpu pada teknologi. Menurutnya, kebijakan dan kebutuhan masyarakat harus menjadi titik awal dalam merancang solusi.

“Pengembangan sistem pembayaran pemerintah tidak dapat hanya dimulai dari teknologi atau produk. Kita perlu memahami kebutuhan masyarakat, tujuan kebijakan pemerintah, kesiapan industri, serta dampak ekonomi dan sosial yang ingin dicapai,” kata Ario.

Karena itu, Jalin menggandeng BACenter yang memiliki kapasitas di bidang riset ekonomi dan analisis kebijakan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempertemukan kekuatan infrastruktur dan teknologi pembayaran dengan kajian kebijakan yang berbasis data.

“Riset dan kajian kebijakan menjadi fondasi penting agar setiap solusi yang dikembangkan benar-benar tepat sasaran dan dapat diimplementasikan,” ujar Ario.

Dari perspektif kepentingan negara, kerja sama tersebut juga memiliki dimensi yang lebih besar. Burhanuddin Abdullah menilai sistem pembayaran telah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat sehingga penguasaan infrastrukturnya memiliki konsekuensi strategis bagi negara.

“Luasnya penggunaan sistem pembayaran oleh berbagai lapisan masyarakat menjadikan sistem pembayaran sebagai bagian dari hajat hidup orang banyak, sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, penguasaan infrastruktur sistem pembayaran oleh negara merupakan keniscayaan,” kata Burhanuddin.

Pernyataan tersebut menempatkan sistem pembayaran dalam konteks yang lebih luas. Persaingan di sektor ini bukan hanya mengenai siapa yang memiliki teknologi paling cepat atau aplikasi dengan pengguna terbanyak, tetapi juga menyangkut siapa yang menguasai infrastruktur dan memiliki kemampuan untuk memastikan sistem tersebut mendukung kepentingan ekonomi nasional.

Terlebih, digitalisasi pembayaran membuat data dan infrastruktur transaksi semakin bernilai strategis. Semakin banyak aktivitas ekonomi berpindah ke kanal digital, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang aman, terintegrasi, efisien, dan mampu mendukung kebijakan publik.

Burhanuddin mengatakan kebijakan dan layanan sistem pembayaran harus disusun berdasarkan data, bukti empiris, serta pemahaman terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

“BACenter memiliki kapabilitas dalam riset dan analisis kebijakan, sementara Jalin memiliki pengalaman, teknologi, dan jaringan di dalam sistem pembayaran nasional. Sinergi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan solusi yang aplikatif untuk mendukung program pemerintah serta memberikan manfaat konkret bagi masyarakat,” ujarnya.

Kolaborasi tersebut juga membuka ruang bagi hasil riset untuk tidak berhenti di atas kertas. Kajian dapat diterjemahkan menjadi model implementasi maupun proyek percontohan sehingga pemerintah dan pelaku industri dapat menguji efektivitas sebuah kebijakan sebelum diterapkan dalam skala lebih besar.

“Riset berperan untuk memastikan suatu program tidak hanya baik secara konseptual, tetapi juga relevan, dapat dilaksanakan, dan menghasilkan dampak yang terukur. Melalui kerja sama ini, kami ingin menghubungkan proses kajian dan perumusan kebijakan dengan pengembangan solusi serta implementasinya,” kata Burhanuddin.

Bagi Danantara, penguatan Jalin di sektor sistem pembayaran juga sejalan dengan agenda memperbesar kontribusi badan usaha milik negara terhadap pembangunan nasional. Jalin dapat mengambil posisi bukan hanya sebagai penyedia teknologi pembayaran, melainkan sebagai salah satu komponen infrastruktur digital yang menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Dengan pertumbuhan transaksi digital yang semakin eksponensial, perebutan posisi di sektor sistem pembayaran ke depan tidak hanya akan berlangsung di tingkat layanan konsumen. Pertarungan yang lebih strategis berada di lapisan infrastruktur: siapa yang membangun, mengelola, mengintegrasikan, dan menentukan arah pengembangan sistem pembayaran nasional.

Kerja sama Jalin dan BACenter menunjukkan bahwa agenda tersebut mulai diarahkan dari sekadar ekspansi transaksi digital menuju pembangunan ekosistem pembayaran yang lebih terintegrasi dengan kepentingan negara. Bagi Danantara, momentum ini membuka ruang bagi penguatan aset strategis BUMN di tengah semakin besarnya nilai ekonomi yang mengalir melalui sistem pembayaran digital.