INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kondisi perekonomian global masih menunjukkan dinamika yang perlu diikuti dengan seksama. Berbagai kebijakan pemerintah Amerika Serikat, termasuk pengetatan arus migrasi, pemotongan pajak korporasi, dan berbagai tarif impor, secara keseluruhan berpotensi meningkatkan inflasi AS dan memicu ketidakpastian global sehingga mendorong pelemahan Rupiah yang semakin dalam.
Meskipun demikian, pada Februari 2025, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) masih terus menunjukkan ekspansi dengan mencapai 53,15. Posisi ini meningkat 0,05 poin dibandingkan Januari 2025 atau meningkat 0,59 poin dibandingkan dengan Februari tahun lalu.
“Meningkatnya IKI bulan Januari ini ditopang oleh terjadinya ekspansi 21 subsektor ekspansi dengan kontribusi terhadap PDB Triwulan IV 2024 sebesar 97,7%,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif pada Rilis IKI Februari 2025 di Kementerian Perindustrian, Kamis (27/2).
Peningkatan IKI bulan Februari ini dipengaruhi oleh ekspansinya seluruh variabel pembentuk IKI yaitu pesanan baru, produksi dan persediaan. Variabel Pesanan baru mengalami ekspansi dengan peningkatan sebesar 1,83 poin dibanding bulan sebelumnya menjadi 54,57.
Di sisi lain, variabel produksi tetap mengalami ekspansi sebesar 50,55, meskipun turun 2,84 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Demikian juga dengan persediaan yang tetap ekspansi sebesar 53,52, meskipun menurun 0,06 poin dibandingkan Januari 2024.
Perlambatan produksi dan persediaan tersebut dikarenakan belum optimalnya penyerapan persediaan produksi pada bulan Februari ini, sehingga perusahaan industri berhati-hati dalam menambah produksinya.
Jika melihat daya beli masyarakat dalam Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), pada bulan Januari 2025 terjadi sedikit penurunan 0,5 poin dibandingkan Desember 2024. Penurunan keyakinan konsumen pada Januari tersebut disebabkan adanya sedikit penurunan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), meskipun persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini tetap kuat.
Apabila dilihat lebih detail, terjadi penurunan proporsi konsumsi terhadap pendapatan, terutama pada tingkat pengeluaran Rp3,1 - 4 juta sebesar 70,9% di Januari 2025, dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 72,8%. Di sisi lain, porsi pembayaran cicilan/utang terhadap pendapatan terindikasi meningkat pada seluruh tingkat pengeluaran.
Hal ini menunjukkan adanya perubahan preferensi konsumen untuk menahan konsumsi kepada pembayaran cicilan/utang yang tentu saja mempengaruhi penyerapan produk industri pengolahan di pasar.
Subsektor dengan nilai IKI tertinggi pada Februari ini adalah Industri Peralatan Listrik dan Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman. Sedangkan, dua subsektor yang mengalami kontraksi adalah Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dsb, serta Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan. Kontraksi kedua subsektor tersebut salah satunya dikarenakan penurunan permintaan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro, Yulia Astuti menjelaskan, salah satu penyebab kontraksi subsektor Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) adalah penurunan pesanan khususnya kayu lapis dari Amerika Serikat, Jepang, dan RRT.
"Jepang misalnya, lebih memprioritaskan kayu dari lokal yang mengurangi hampir 50% pesanan dari Indonesia," jelasnya.
Selain itu, kebijakan yang diambil Amerika Serikat mempengaruhi demand, di samping saat ini di negara tersebut belum memasuki waktu produksi.
Sementara itu, optimisme pelaku usaha mencerminkan kondisi umum kegiatan usaha di bulan Februari 2025 yang membaik dibanding bulan Januari 2025. Hal ini dapat dilihat dari persentase jawaban membaik dan stabil sebanyak 78,4% (meningkat 1,6%), sedangkan responden yang menjawab usahanya menurun di bulan Februari 2025, turun menjadi 21,5% (sebelumnya 23,2%).
Sementara itu, optimisme pelaku usaha 6 (enam) bulan ke depan turun dibandingkan Januari 2025 sebesar 72,2% (turun 0,3%).
Jubir Kemenperin juga menyampaikan perlunya mewaspadai industri elektronik, karena berdasarkan data Kementerian Perindustrian, utilisasi industrinya selalu di bawah 40%.
Sebagian perusahaan industri di subsektor ini tidak hanya sebagai produsen namun juga sebagai importir. Hal ini terjadi dikarenakan demand domestik elektronik tidak terjaga baik, ditandai dengan banjir produk elektronik impor murah. Kondisi ini juga dipengaruhi adanya efisiensi belanja pemerintah yang merupakan salah satu konsumen besar produk industri elektronik.
“Kemudian, belum ada regulasi untuk melindungi industrinya, seperti tata niaga untuk pembebasan yang belum kuat. Kemudian, regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang hanya berlaku untuk produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) serta belanja barang dan jasa pemerintah. Lalu SNI yang belum seluruhnya diwajibkan, serta adanya tarif nol persen untuk produk-produk elektronika terutama barang hilir pada kerja sama regional atau bilateral,” papar Febri.
Ia menyampaikan harapan Kemenperin agar dibuka ruang dalam pasar domestik bagi produk elektronik dalam negeri yang selama ini dibeli pemerintah melalui belanja APBN/APBD dan BUMN/BUMD. Pembukaan ruang dalam pasar domestik ini dilakukan melalui pemberlakuan kebijakan pembatasan impor produk elektronik, sehingga pasar bisa diisi oleh produk elektronik industri dalam negeri.
Pasalnya, industri elektronik sedang mengalami tekanan permintaan karena pengurangan belanja pemerintah untuk produk elektronik ber-TKDN.
Untuk melesatkan pertumbuhan sektor manufaktur, Kementerian Perindustrian mendukung pembentukan Danantara, yang diharapkan salah satunya digunakan untuk program hilirisasi.
“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Perindustrian, gelombang pertama investasi Danantara sebesar USD20 miliar akan dialokasikan ke sejumlah proyek industrialisasi, salah satunya petrokimia,” Febri menjelaskan.
Pemerintah telah menyiapkan beberapa proyek industrialisasi, yang merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Febri menambahkan, Kemenperin mengharapkan investasi Danantara bisa dialokasikan untuk melengkapi pohon industri yang saat ini belum terisi seluruhnya.
