INDUSTRY.co.id - Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga berharap pemblokiran anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bisa segera dibuka.
Sekedar informasi, Kementerian Perindustrian saat ini hanya menerima anggaran senilai Rp1,1 triliun dari yang seharusnya Rp2,2 triliun. Hal ini akibat adanya pemotongan dan pemblokiran anggaran.
"Anggaran Rp1,1 triliun itu pun masih digunakan untuk gaji pegawai sekitar Rp900 miliar, sehingga tersisa Rp143 miliar," kata Lamhot usai Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, Senin (3/2/2025).
Padahal, lanjutnya, kebutuhan operasional Kemenperin kurang lebih mencapai Rp250 miliar. "Jadi, antara program yang harus dijalankan dan anggaran yang tersedia belum sejalan," terangnya.
Karena itu, dirinya berharap pemblokiran anggaran Kemenperin bisa segera dibuka paling tidak untuk program berskala prioritas. Sehingga, lanjut dia, program prioritas ini bisa tetap berjalan tanpa hambatan anggaran. L
"Khususnya untuk saudara-saudara kita yang saat ini ingin membuka lapangan kerja atau ber-entrepreneurship," tutur Lamhot.
Sebelumnya dilansir Tempo, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita mengungkapkan bahwa dirinya masih menunggu aturan dari Sekretaris Jenderal Kemenperin perihal pemangkasan anggaran tersebut.
“Justru listrik dan alat tulis kantor (ATK) kami efisienkan karena anggaran sangat-sangat terbatas,” ujarnya.
Ketika ditanya ihwal daftar kebijakan pengetatan anggaran yang akan diambil Kemenperin, Reni mengatakan tidak akan persis seperti yang beredar.
“Tidak seperti itu juga. Kegiatan-kegiatan diarahkan tetap untuk bisa dijalankan tetapi dengan mengganti bentuknya (bisa Zoom),” ujar Reni.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dikabarkan bakal memangkas sejumlah anggaran buntut Instruksi Presiden Prabowo Subianto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Sejumlah pola kerja juga akan disesuaikan demi mengencangkan ikat pinggang.
Berdasarkan informasi yang beredar, fKemenperin akan mulai memberlakukan work from anywhere (WFA) mulai Senin. Jumlah pegawai yang bekerja di kantor dibatasi maksimal 25 persen—kalau bisa kurang. Tapi seluruh pimpinan eselon 2 tetap diwajibkan di kantor.
Jam kerja di kantor juga diperketat, dari 07.30 hingga 16.00. Setelahnya, kantor tutup. Pegawai yang mau lembur atau overwork dipersilakan menggunakan ruangan working space di lantai 1.
Dari pemangkasan ini, sisa uang operasional Kemenperin hanya tinggal Rp 143 miliar. Uang ini akan dialokasikan untuk listrik. Sedangkan kertas hanya dipergunakan untuk keperluan surat keluar.
Sejumlah biaya perjalanan dinas dihapus, seperti perjalanan dinas luar negeri, perjalanan dinas dalam negeri, dan business matching.
