Bakamla RI Perkuat Pengamanan ALKI II dan Laut IKN

INDUSTRY.co.id - Jakarta — Bakamla RI secara resmi membuka Konsinyering Rekomendasi Kebijakan Tahun Anggaran 2024. Acara ini dipimpin oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr., Opsla., diwakili oleh Direktur Kebijakan Keamanan Laut Bakamla RI Laksma Bakamla Askari, P.S.C., S.IKom., M.Sc., M.A., dengan tema “Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan Area Laut Ibu Kota Nusantara (IKN)”. Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Jakarta, Kamis (05/12/2024).

Dalam sambutannya, Kepala Bakamla RI menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam mengamankan perairan strategis Indonesia. “Melalui diskusi ini, kami berharap dapat memperkuat sinergi, integrasi sistem informasi, dan optimalisasi sarana prasarana untuk menghadapi tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks,” ujarnya.

Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Dr. Akhmad Solihin dari Institut Pertanian Bogor dan Dr. Anton Aliabbas dari Universitas Paramadina. Peserta terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, akademisi, serta perwakilan swasta, yang mengikuti kegiatan ini secara luring dan daring.

Diskusi dalam konsinyering ini juga membahas hasil Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dan Diskusi Kelompok Terfokus (RTDG) sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menyusun draf kebijakan strategis guna meningkatkan keamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia, khususnya di ALKI II dan kawasan laut IKN.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia. Para peserta menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, termasuk penguatan kerjasama lintas sektoral dan peningkatan kapasitas teknologi pengawasan.

Partisipasi yang luas menunjukkan tingginya komitmen berbagai pihak dalam mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Konsinyering ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia.