Menko Polhukam Ajak Insan Pers Kedepankan Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Pilkada Serentak

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto mengajak seluruh insan pers Indonesia untuk menjalankan tugas dan perannya dalam proses Pilkada, mengedepankan kode etik jurnalistik dan berkomitmen pada prinsip-prinsip yang berintegritas dan bertanggung jawab.

"Media nasional yang kredibel akan menjadi penyeimbang disrupsi informasi yang menjadi fenomena baru akibat perkembangan teknologi informasi yang kita alami," ujar Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat membuka Forum Koordinasi dan Konsultasi Peran Strategis Media Massa Nasional pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Menko Hadi juga meminta seluruh pejabat dan pengelola informasi dan komunikasi publik pada instansi pemerintah agar bekerja sama erat dengan media nasional dan lokal. "Tingkatkan kualitas dan kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi, khususnya dalam mendukung proses Pilkada yang informatif dan transparan, dengan mengedepankan netralitas sebagai aparatur sipil negara," katanya.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu pada Pemilu dan Pilkada yang diterbitkan Bawaslu, intensitas penggunaan media sosial yang semakin meningkat, membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital.

Menurut mantan Panglima TNI ini, media sosial dapat menjadi penyulut terjadinya konflik sosial dan politik pada Pilkada. Melalui media sosial, lanjutnya, nilai dan norma pemilih dapat dibentuk. 

"Sebagai pilar demokrasi keempat, Pers memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan Pilkada berlangsung kondusif, aman, dan lancar. Seluruh bangsa Indonesia berharap insan pers terus menjadi penopang demokrasi yang sehat, kuat, dan berkualitas," kata Menko Hadi.

Sementara itu, Ketua KPU Mochammad Afifudin menyampaikan bahwa KPU membutuh bantuan semua pihak, khususnya jurnalis. Dikatakan, kalau ada langkah-langkah KPU yang dirasa salah, maka harus disampaikan.

"Kita berharap Pilkada berjalan dengan lancar dan tidak banyak yang ke MK. Karena bagi kami, anggota KPU saat ini cukup panjang masa kerjanya, baru selesai Pemilu Presiden dan Pilleg, kami langsung dihadapkan dengan Pilkada," kata Afifudin.

Menurutnya, suasana Pilkada yang hangat merupakan hal normal. "Mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian munculnya calon tunggal. Kami berharap dengan kondisi saat ini, Pilkada Serentak tetap berjalan dengan lancar," kata Afifudin.

Tenaga Ahli Mendagri, Suhajar Diantoro mengatakan, dalam setiap pemilihan yang melibatkan calon-calon dengan dukungan politik yang berbeda, ada potensi terjadinya keterbelahan di masyarakat. Menurutnya, peran media sangat penting karena harus bijak dalam memberitakan isu-isu yang sensitif, dengan tujuan meredam potensi konflik agar tidak berkembang menjadi kekerasan fisik.

"Kami berharap kawan media bisa mengelola potensi konflik yang ada sehingga tidak berkembang menjadi kekerasan fisik. Black campaign ini bisa memanaskan situasi, sehingga kita harapkan media bisa tetap menjadi penyeimbang," kata Suhajar Diantoro.

Sementara itu, Dirjen IKP Kominfo Prabu Revolusi, menyampaikan mengenai peran media dalam mengedukasi masyarakat, meningkatkan awareness positif, dan melakukan kontrol sosial khususnya dalam pelaksanaan Pilkada. Hal ini mengingat berdasarkan pantauan Pemerintah terdapat peningkatan hoaks di media sosial sejak periode Januari - Agustus 2024. Dari sisi pemerintah telah membangun narasi komunikasi publik terkait Pilkada, yaitu Pilkada damai wujud persatuan bangsa.

Dalam mendukung pemberitaan tentang Pilkada, Anggota Dewan Pers Totok Suryanto menyampaikan bahwa Dewan Pers sejak awal pelaksanaan Pemilu terus melakukan sosialisasi ke berbagai stakeholder di Indonesia terkait etika jurnalistik, dan kualitas pemberitaan.

Hadir dalam acara ini Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Komisoner KPI Pusat Aliyah, jajaran Pemerintah Provinsi, para pemimpin redaksi, dan seluruh perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait yang hadir secara luring, serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang hadir secara daring.