INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terus dikebut termasuk persiapan jelang upacara 17 Agustus 2024. Danis Sumadilaga kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN menegaskan pemindahan ibu kota negara bukan hanya mimpi namun sudah direncanakan secara matang.
Menurutnya pemindahan Ibu kota bertujuan agar terjadi pemerataan pembangunan di luar Jawa.
"Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara. Sekitar 57% Penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa," kata dia di dalam paparannya dihadapan puluhan pemimpin redaksi media nasional dan lokal di IKN, Rabu (7/8/2024).
Menilik data BPS, dari total Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai Rp15.434,2 triliun, pulau Jawa masih mendominasi dengan porsi 58,75 persen sementara Kalimantan sendiri sekitar 7,94 persen.
Oleh karena itu, Danis Sumadilaga berkeyakinan pemindahan Ibu Kota dilakukan ke Kalimantan sudah layak untuk menciptakan pemerataan pembangunan.
IKN di Kalimantan Timur sendiri mempunyai lahan seluas 322.429 Ha, dengan daratan seluas 252.660 Ha, terbagi menjadi 54 wilayah. Sisanya adalah lautan.
Untuk kesuksesan pemindahan Ibu Kota Danis menyebut pembangunannya akan dilakukan secara lima tahap, yang dimulai dari tahun 2022 hingga tahun 2024.
"Pada tahap 1, dimulai tahun 2022-2024. Pada fase ini dibangun infrastuktur dasar seperti air, listrik dan Istana negara," ujarnya.
Kemudian tahap II, tahun
2025-2029, dimulainya pembangunan transportasi primer dan sekunder dan perluasan pemukiman ASN untuk pemindahan mereka bertahap bisa selesai.
Beranjak tahap III tahun
2030-2034, maka direncanakan pembangunan Kereta Api Akses Bandara ke dan dari Balikpapan.
Pada tahap IV, sambung dia, tahun 2030-2035 adanya pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai penunjang aktifitas gerakan ekonomi.
"Terakhir tahap V di tahun 2040-2045, direncanakan pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan," katanya.
Adapun terkait anggaran untuk pembangunan IKN, saat ini telah terserap sekitar Rp.51,3 triliun dari total rencana anggaran Rp.466 triliun.
Rencananya, porsi anggaran pemerintah dari APBN akan dikucurkan sebesar 20 persen atau sekitar Rp 90 triliun, sedangkan sisanya akan diperoleh dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) swasta dan BUMN sebesar 80 persen atau sekitar Rp 376 triliun.
