Pelaku Industri Minta Pemerintah Perketat Impor Barang Jadi Plastik

Oleh : Ridwan | Selasa, 16 Juli 2024 - 22:50 WIB

Industri plastik (ist)
Industri plastik (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan perlunya pengetatan impor produk barang jadi plastik dari negara lain untuk memproteksi industri hilir plastik dalam negeri, sehingga sektor ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemajuan ekonomi Indonesia.

Sekretaris Jenderal Aphindo, Henry Chevalier menyebutkan, masifnya barang jadi plastik tersebut secara langsung mengganggu kinerja industri hilir plastik domestik, hal itu dikarenakan produk impor lebih diminati karena memiliki harga yang lebih murah.

"Karena produk-produk yang impor itu, barang-barang jadi yang masuk ke Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri," katanya di Jakarta, Selasa (16/7).

Henry mencontohkan, salah satu negara pemasok barang impor yang lebih murah ke Indonesia yaitu China. Disampaikannya, alasan barang yang dijual oleh negara tersebut lebih murah dikarenakan upah pekerja (labour cost) di sana bisa lebih rendah, serta tingginya ketersediaan bahan baku.

"Kenapa kita lebih mahal? Karena impor bahan bakunya, kemudian biaya listrik, upah buruh, kemudian biaya birokrasi seperti perizinan, cukai, pajak," ujarnya.

Oleh karena itu dirinya mendorong supaya pemerintah menerapkan pengetatan impor khususnya untuk barang jadi plastik di setiap regulasi yang diterapkan, terlebih apabila produk tersebut sudah diproduksi oleh industri domestik. Hal itu bertujuan supaya produk yang dihasilkan di dalam negeri bisa lebih terserap oleh pasar.

"Salah satu contoh yang dikeluarkan Permendag 36/2024, saya kira itu salah satu tools yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka proteksi industri dalam negeri. Tapi tidak cukup hanya sebatas lartas (larangan dan pembatasan), tapi harus diatur tata impornya," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan selain menerapkan  pengetatan impor di setiap regulasi yang diterapkan, pemerintah dalam hal ini Bea Cukai mesti menindak dengan tegas dan menolak barang plastik impor yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Misalnya spesifikasi yang masuk dari barang-barang impor jadi plastik itu tidak sesuai dengan spesifikasi SNI yang ada di Indonesia, nah itu tentunya peran dari Bea Cukai harus menolak itu, dan Bea Cukai harus paham SNI itu apa aja," katanya.

Di sisi lain Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plasik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyampaikan, pihaknya mencatat sudah ada penurunan utilisasi di industri plastik hilir hingga di bawah 50 persen, sehingga apabila masifnya barang impor di pasar domestik dibiarkan bisa berdampak kepada industri hulu yakni petrokimia.

"Itu sudah mulai terasa juga di beberapa pabrik hulu, ada yang sudah mematikan/shut down mesinnya, mereka wait and see," katanya.

Pihaknya sepakat dengan Aphindo supaya pemerintah melakukan pengetatan impor khususnya untuk barang jadi plastik di regulasi apapun, mengingat kebijakan yang kontraktif berpotensi melemahkan iklim investasi di Tanah Air yang berujung pada menurunnya kontribusi industri hulu.

Ia menjelaskan dampak positif industri petrokimia berdasarkan studi kasus investasi Naptha Cracker Terintegrasi bisa memberikan output langsung pada kontribusi perekonomian sebesar Rp41,04 triliun, menyerap tenaga kerja hingga 3,22 juta orang, peredaran upah hingga Rp8,56 triliun, serta manfaat fiskal berupa pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp2,67 triliun.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

WamenEkraf Irene Umar saat hadir dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) AINAKI 2024 di Arosa Hotel, Jakarta, Minggu (10/11/2024).

Selasa, 12 November 2024 - 10:13 WIB

WamenEkraf Ajak AINAKI Perkuat Kolaborasi Kembangkan Industri Animasi Indonesia

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (WamenEkraf/WakaBekraf) Irene Umar mengajak Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI) memperkuat kolaborasi dalam upaya mendukung…

Menteri Pertanian Amran Sulaiman

Selasa, 12 November 2024 - 08:50 WIB

Asosiasi Peternak Sapi Apresiasi Gebrakan Andi Amran Sulaiman

Para peternak sapi dari seluruh Indonesia mengapresiasi gebrakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang mewajibkan pelaku usaha Industri untuk melakukan penyerapan susu sapi rakyat…

Politeknik Furnitur Kemenperin di Kendal

Selasa, 12 November 2024 - 08:37 WIB

Pacu Industri Furnitur, Menperin Agus: Polifurneka Kemenperin di Kendal Terus Cetak SDM Kreatif dan Kompeten

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa pihaknya (Kemenperin) terus berupaya meningkatkan daya saing dan memperluas pasar industri furnitur dalam negeri.…

Menteri Perindusterian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita

Selasa, 12 November 2024 - 08:20 WIB

Menperin Agus Dukung Upaya Mentan Amran Wajibkan Industri Pengolahan Serap Susu Dalam Negeri

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pihaknya sangat mendukung upaya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mewajibkan industri pengolahan susu (IPS) menyerap susu…

Ilustrasi pangan. (Jewel Samad/AFP/Getty Images)

Selasa, 12 November 2024 - 07:35 WIB

Badan Pangan Nasional: Sinergi Pentahelix Jaga Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Jakarta, FMB9 - Dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan nasional yang semakin kompleks, Badan Pangan Nasional (BPN) terus mengoptimalkan pendekatan sinergi pentahelix untuk menjaga stabilitas…