Pembatasan Kuota Gas oleh PGN Matikan Industri Keramik Nasional

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyebut bahwa penyerapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di sektor industri keramik yang belum optimal disebabkan sejumlah faktor eksternal.

Adapun sejumlah faktor eksternal tersebut antara lain, pemberlakuan alokasi gas industri tertentu (AGIT) dan gangguan supply gas dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan pembatasan kuota gas.

"Untuk wilayah Jawa bagian Barat pembatasan pemakaian gas hanya sebesar 65%, sedangkan di Jawa bagian Timur 75%, dan pemakaian gas di atas AGIT akan dikenakan harga gas yang sangat mahal yaitu USD 15 per MMBTU," kata Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto kepada INDUSTRY.co.id di Jakarta, Selasa (12/3).

Menurutnya, industri keramik nasional dengan sangat terpaksa mengurangi kapasitas produksi. 

"Dengan tingginya harga surcharge gas tersebut membuat produk keramik menjadi tidak berdaya saing," tegasnya.

Faktor lainnya yang membuat penyerapan HGBT belum optimal yaitu kurangnya jaminan kepastian mendapat HGBT sesuai Perpres No. 121 Tahun 2020.

"Seperti contoh, lambatnya persetujuan tambahan alokasi volume gas baru untuk industri-industri keramik yang telah selesai melakukan ekspansi kapasitas produksi dan industri existing yang menaikan kembali tingkat utilisasi produksinya," papar Edy.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Asaki bersama Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) telah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Maret 2024 lalu perihal gangguan supply gas dari PGN dan memohon keberlanjutan untuk kebijakan HGBT.

"Gangguan supply gas tersebut harus segera ditangani secara serius oleh pemerintah, karena apabila berlarut-larut maka daya saing industri semakin menurun, dan dengan batas AGIT hanya 61% memaksa industri harus mematikan klin (tungku) pembakar keramik yang dapat ber-impact pada karyawan mulai dirumahkan," tutup Edy.